LP2K: Lebih Baik PNS tak Terima Parcel

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Alfi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Menjelang Lebaran kebiasaan mengirimkan parcel sudah menjadi budaya di beberapa tempat di Indonesia. Di lingkungan Pemerintahan seperti di Pemkot Semarang misalnya menerima parcel juga dianggap sebagai suatu kewajaran.

Hal tersebut dikatakan Pelaksana tugas (Plt) Walikota Semarang, Hendrar Prihadi di jajaran pemkot boleh menerima parcel asal dilaporkan. Ternyata, hal tersebut masih saja akan berdampak pada penentuan kebijakan.

Pendapat tersebut dikatakan ketua LP2K Kota Semarang, Nggargono kepada Tribun Jateng. Nggargono mengatakan bagaimana kadar bingkisan atau parcel yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau birokrat dijajaran pemerintahan dapat memengaruhi pengambilan kebijakan.

Dia menganjurkan agar kepala daerah di tingkat provinsi maupun kota harus tegas untuk melarang PNS menerima parcel.

"Memang bukan suap atau sogokan. Menurut saya nanti pasti ada dampaknya. Bukan langsung melainkan bisa jadi beberapa bulan kemudian atau tahun mendatang karena seseorang merasa senang dan ada balas budi kepada si pemberi parcel," ujar Nggargono saat dihubungi lewat telepon, Rabu (17/7/2013).

Dia mengatakan sangat sulit jika harus diberikan aturan mengadakan alat ukur parcel. Menurutnya lebih baik dilarang sekalian saja. "Dengan adanya anjuran dari kepala daerah dipastikan bawahannya akan menuruti apa yang dilakukan si atasan," lanjut Nggargono.

Memberikan parcel saat lebaran juga menurut Nggargono sebagai sebuah perilaku konsumtif. "Sebenarnya kan birokrat itu tidak membutuhkan parcel-parcel itu. Kalau pun ada tindakan memberikan parcel kepada fakir miskin lebih baik langsung saja, kenapa harus lewat parcel yang diberikan ke birokrat baru ke fakir miskin. Lebih bermanfaat jika langsung," ujarnya.