Ganjar: Tak ada Tempat bagi yang Lambat

SEJAK masa kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub), Ganjar Pranowo, selalu meyodorkan gagasan reformasi birokrasi sebagai kredo utama pemerintahannya. Dalam berbagai kesempatan, dia menyatakan, para pejabat dan jajaran birokrat harus menjadi babu atau pelayan bagi rakyat.

Langkah-langkah cepat macam apakah yang akan diambilnya untuk merealisasikan reformasi birokrasi? Bagaimana Ganjar menjawab ekspektasi masyarakat Jateng yang demikian tinggi terhadap pemerintahannya? Berikut wawancara Tribun Jateng dengan Ganjar Pranowo.

Pernyataan Anda bahwa pejabat adalah babu kabarnya menuai resistensi di kalangan pejabat Pemprov. Apa tanggapan Anda?
Apakah ada yang salah dengan pernyataan saya? Bukankah pejabat memang seharusnya menjadi melayani rakyat dengan sebaik-baiknya?

Siapa pun yang menjadi pejabat, memang harus siap menjadi pelayan. Pelayan itu ya sama saja dengan bedinde, babu. Bukan sebaliknya, minta dilayani. Mau masuk mobil saja, minta dibukakan pintu. Bagi saya, tidak ada tempat bagi pejabat yang tidak mau menjadi pelayan bagi masyarakat.

Memang, saya mendengar kabar bahwa ada yang merasa tidak nyaman dengan pernyataan saya itu. "Ya, jangan terlalu keras seperti itu lah, Mas," ada yang bilang begitu. Tapi bagi saya, yang penting esensinya, setiap pejabat harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jajaran kepolisian saja berani memasang slogan melayani masyarakat, masak Pemprov Jateng tidak berani?

Apa upaya yang Anda tempuh untuk mewujudkan "pejabat adalah babu bagi rakyat" itu?
Hal yang terpenting dari konsep itu adalah quick response, respons yang cepat. Menurut saya, kecepatan seorang pejabat dalam menanggapi persoalan dan kemudian menyelesaikannya bisa diukur.

Di sisi lain, birokrasi yang melayani akan terwujud jika terpenuhi dua hal: pucuk pimpinannya memberi contoh dan mau menunggui. Saya akan berupaya untuk memenuhi kedua hal itu. Saya siap memberikan contoh sekaligus menunggui supaya para pejabat di lingkungan Pemprov bisa mewujudkan sosok birokrasi yang melayani.

Jika mau menjadikan Provinsi Jateng ini menjadi lebih baik, mau tidak mau, leadernya harus memberi contoh. Misalnya, tidak hidup bermewah-mewahan. Jauh-jauh hari saya sudah sampaikan, kalau memang harus pengadaan mobil dinas baru, bagi saya cukup Kijang.

Tak perlu membeli mobil dinas baru yang berharga miliaran rupiah. Anggaran yang dihemat, bisa dialokasikan untuk hal lain. Jika masih bisa memakai mobil dinas gubernur yang lama, malah lebih hemat lagi, karena tidak perlu melakukan pengadaan baru.

Nah, sekarang saya tanya, kira-kira rakyat lebih senang pejabat memakai mobil mewah atau mobil sederhana. Kalau gubernur, wakil gubernur, dan sekda menggunakan mobil sederhana, saya kira yang lain akan menyesuiakan. Jika masih ada pejabat yang mengeluh, ya rasakna ketemu gubernur kaya aku.

Anda yakin, jajaran birokrasi di Pemprov Jateng bisa mengikuti perubahan itu?
Saya sadar betul reformasi birokrasi ini bakal menuai banyak protes. Terutama untuk birokrat yang hanya mau dilayani masyarakat dan dibukakan pintu mobilnya.

Protes ini bagian dari wajar, karena adanya arus yang berubah dari kebiasaan. Tapi ini harus dimulai, dan birokrat juga harus merespons cepat.

Penyesuaian inilah, yang diperkirakan nantinya akan menimbulkan resistensi. Namun, saya mempersilahkan untuk birokrat mundur bila ternyata tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan.

Namun, adanya reformasi birokrasi ini yang terutama pemimpinnya mau menunggui proses untuk menyeleksi birokratnya. Saya punya kewenangan, kalau mereka tidak responsif.

Jika ternyata seret?
Menurut saya, tidak perlu terburu-buru melakukan perubahan frontal. Copot sana copot sini. Saya memang telah memperoleh masukan dari sejumlah pihak mengenai kondisi Pemprov. Tapi saya pastikan, saya tidak akan membuat gempa atau tsunami birokrasi.