Ganjar: Tak ada Tempat bagi yang Lambat

Intinya, menjadi pejabat publik sama halnya menjadi pelayan publik yang excelence, seperti saya sampaikan di awal.

Selain itu masih ada kemiskinan, pengangguran, infrastruktur menjadi tiga hal poin penting dalam agenda 18. Sebab, ketiga hal itu yang dinilai paling menyentuh dan dekat dengan masyarakat. Walaupun, bukan berarti mengenyampingkan, kesehatan ibu dan anak, perspektif gender, perdagangan, dan ekonomi.

Saya ingin konsepsi politik untuk mengakomodir dalam mengambil kebijakan teknokrasi. Partisipasi masyarakat ikut terlibat dan spirit perjuangan itu ada. Saya sadar sepenuhnya, tak mungkin kami, Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko, bisa berjalan sendiri. Perlu dukungan semua pihak, mulai dari birokrasi, pakar, kampus, LSM, media massa, dan juga masyarakat.

Anda sudah pernah mengupas agenda 18 ini dengan siapa saja?
Terkait program tersebut, saya juga telah berkoordinasi dengan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). Teman-teman Pattiro dan KP2KKN, yang sering bersikap kritis, juga saya ajak bicara.

Para rektor dari bebagai perguruan tinggi juga siap memberikan masukan. Lembaga pendidikan ini menjadi bagian yang partisipasi. Walaupun tidak semuanya mampu menjawab tantangan dari kami, namun ada beberapa yang sudah tunjuk jari.

Perguruan tinggi mana saja yang sudah siap bekerja sama?
Ini hanya contoh. UNS, misalnya, siap bermitra menghandle untuk memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Tengah. Saya juga setuju karena sebelumnya UNS pernah mendapatkan reward yang berkaitan dengan UMKM.
Ketika berbicara mengenai politik pangan, mana perguruan tinggi yang punyai kemampuan terbaiknya dalam menjawab hal itu.

Para pakar memberikan yang luar biasa. Mereka menjawab siap untuk membantu kami, UKSW, Unika Soegijapranata, dan universitas lainnya yang siap untuk membantu menyelesaikan pekerjaan besar ini. Juga Unsoed siap membantu dalam peningkatan pertanian. Lalu Undip siap untuk persoalan-persoalan berkait dengan perikanan dan kelautan. Dan masih banyak lagi.

Bagaimana realisasi kemitraan Pemprov dan universitas?
Tentunya, ada memorandum of understanding dulu untuk itu. Namun secara teknis kemitraan ini bisa dibangun. Secara politik, saya kira hal itu memungkinkan. Tinggal teknisnya saja yang diatur.
Taruh kata, budgeting untuk membangun pekerjaan ini bersama perguruan tinggi, Rp 1 miliar cukup tidak?

Saat ini, informasi yang saya terima, untuk riset daerah cuma diberikan dana Rp 100 juta. Saya berani berikan lebih untuk ini.
Saya siap berembug dengan siapapun dan berdiskusi untuk membawa Jawa Tengah ini menjadi lebih baik. (Raka F Pujangga/Achiar M Permana)