Walikota Semarang Terima Penghargaan dari Presiden Jokowi

Laporan Wartawan Tribun Jateng, A Prianggoro

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, SE, MM kembali menerima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Republik Indonesia untuk kali kedua sejak tahun 2014.

Pemerintah Kota Semarang dinilai berprestasi kinerja terbaik nasional. Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo pada Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XIX di Istana Negara Jakarta, Selasa (28/4).

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, ada 23 Pemerintah Daerah yang telah berprestasi kinerja terbaik nasional terdiri dari tiga provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepuluh kabupaten yakni Bantul, Kulon Progo, Kutai Kartanegara, Lamongan, Pasaman, Prinrang, Purbalingga, Sidoarjo, Sleman, Tuban. Sedang sepuluh kota yakni Blitar, Cimahi, Depok, Madiun, Mojokerto, Probolinggo, Samarinda, Semarang, Surabaya, Yogyakarta.

Lanjut Tjahjo, penghargaan itu merupakan prestasi kinerja terbaik pemerintah daerah hasil dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2014 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2013. Daerah yang menerima penghargaan tiga kali berturut-turut akan mendapatkan penghargaan tertinggi yakni Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden RI.

Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat dan apresiasi kepada kepala daerah yang meraih penghargaan atas kenerja terbaik nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini membuktikan bahwa otonomi daerah telah menumbuhkan sebuah inovasi dan praktik yang baik dalam pemerintahan maupun pembangunan. Dan jika tidak ada otonomi daerah maka inovasi di daaerah tidak akan berjalan.

“Saya juga kadang-kadang membayangkan bila tidak ada otonomi daerah pasti tidak mungkin seorang walikota, gubernur tidak akan jadi presiden dan nanti bisa saja seorang bupati, walikota, gubernur jadi presiden”, kata Jokowi yang disambut tepuk tangan para gubernur, bupati dan walikota. (*)