Ini Alasan SMA SMK Negeri di Purwokerto Pungut Sumbangan

Laporan Wartawan Tribun Jateng Abdul Arif

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Purwadi Santoso merasa enggan jika sumbangan pengembangan institusi (SPI) di sejumlah SMA/SMK Banyumas disebut sebagai pungutan liar.

Menurutnya, sumbangan tersebut memiliki dasar. Dia mengatakan pendidikan SMA/ SMK belum termasuk wajib belajar 12 tahun, sehingga belum dibiayai oleh negara 100 persen.

Untuk itu, lanjut dia, sekolah masih butuh partisipasi dari masyarakat, dalam hal ini walimurid. "Tergantung kebutuhan sekolah dan kesepakatan antara komite dan orangtua," katanya saat dikonfirmasi Tribun Jateng, Selasa (22/6/2015).

Ketika disoal nominal yang terlalu tinggi dia minta agar ditanyakan sendiri kepada pihak sekolah. Menurutnya, sekolah sudah memiliki Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). "Dinas memberi arahan supaya sumbangannya jangan terlalu besar," katanya. (*)