KP2KKN Jateng Tolak Capim KPK dari Polri

Laporan Tribun Jateng, Adi Prianggoro

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Pegiat antikorupsi di daerah, Komite Penyelidikan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, kecewa dengan Panitia Seleksi yang meloloskan calon pimpinan KPK yang berasal dari Polri, Basariah Panjaitan.

“Banyak yang sudah tahu track record Basariah seperti apa. Tapi kok tetap lolos ke 8 besar,” kata Sekretaris KP2KKN Jawa Tengah Syukron di Semarang, Selasa (1 Sepember 2015).

Selama ini, kata Syukron, Basariah juga tak pernah terdengar menjadi pendekar pemberantasan korupsi selama menjadi anggota Polri. Bahkan, Basariah secara terang-terangan menolak dengan tegas penyidik independen. “Dia seperti tak punya misi pemberantasan korupsi,” kata Syukron.

Syukron khawatir, masuknya Basariah justru akan menjadi duri dalam daging KPK. Selain itu, masuknya Basariah itu menjadi petanda Polri ingin tetap mengendalikan KPK. Padahal, keberadaan KPK seharusnya dipandang sebagai sinergi, bukan pesaing. Seharusnya, jika Basariah hebat sebagai pendekar anti korupsi maka sebaiknya ia diperankan di institusi Polri yang hingga kini belum maksimal dalam peran pemberantasan korupsi. “Jangan malah dikirim ke KPK,” kata Syukron.

Syukron khawatir jika nanti Basariah lolos di fit and proper test maka justru akan melemahkan KPK dari dalam. Sebab, Basariah memiliki sejarah cukup panjang di Polri.  Syukron juga kecewa atas manuver yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri. Dalam seleksi capim KPK, ada beberapa manuver yang dilakukan sepertinya untuk menekan Panitia Seleksi calon pimpinan KPK.

Tim pansel telah menyerahkan 8 nama calon pimpinan KPK ke Presiden Joko Widodo. 8 nama itu hasil saringan dari seleksi terakhir 19 calon.

Delapan nama itu adalah

Bidang Pencegahan
Saut Situmorang (staf ahli Kepala BIN)
Surya Chandra (Direktur Trade Union Center dan dosen Unika Atma Jaya)

Bidang Penindakan
Alexander Marwata (hakim ad hoc Tipikor)
Basariah Panjaitan (Kepolisian).

Bidang Manajemen:
Agus Rahardjo (mantan Ketua LKPP)
Sujanarko (KPK)

Bidang Supervisi dan Monitoring
Johan Budi Sapto Pribowo (Wakil Pemimpin KPK Sementara)
Laode Muhammad Syarif (dosen Universitas Hasanuddin). (*)