Apa Sih Nilai Positif Terpilihnya 21 Kepala Daerah Baru Di Jateng

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan bahwa para pemimpin baru di 21 kabupaten kota yang baru saja terpilih adalah orang orang yang dipercaya masyarakat secara legal.

Apa nilai positif keberadaan para pemimpin baru di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah pasca-Pilkada serentak?
Suka tidak suka, positifnya harus diakui dia mendapat legalitas dan legitimasi bahwa dialah yang dipercaya oleh masyarakat yang banyak. Nilai positifnya, yang terpilih ini adalah representasi dari yang banyak. Nantinya tinggal kita dorong.

Di masyarakat berkembang yang luar biasa, yang makin hari orang melihat bahwa pemerintahan hari ini harus open government. Kalau tidak, orang bisa mem-bully setiap saat. Maka pada seluruh Pj saya perintahkan membuat akun Twitter, media sosial, SMS, dan lain-lain, harapan kami orang yang baru juga harus bisa menyesuaikan.

Dan perlu diingat, hampir sebagian besar inovasi pemerintahan itu muncul dari daerah. Ada Jokowi dari Solo, Ahok, Ridwan Kamil dengan style-nya di Bandung, Risma di Surabaya, mereka semua jadi tokoh semua.

Bagaimana Anda sebagai Gubernur memanfaatkan hasil Pilkada sebagai modal sosial dan politik untuk menggerakkan pembangunan Jawa Tengah pada 2016?
Kepada hampir seluruh Pj yang saya lantik, saya berpesan, jangan ada kemandekan pemerintahan. Kalau mengalami kesulitan, telepon saya. Di grup WA saya, ada namanya 'Pj-Pj', mereka cerita di tempatnya masing-masing. Sebenarnya pengaruhnya lebih positif.

Apakah yang menjadi prioritas Anda sebagai gubernur Jawa Tengah pada 2016?
Masih infrastruktur, sebab yang agak besar baru sekali di 2015. Dan hasilnya, alhamdulillah agak bagus. Di tahun 2014 saya belum bisa karena dibuat (pemerintahan) yang lama. Di tahun 2016 ini, kabupaten/kota juga ikut mendorong, Pemprov jelas naik, Pemerintah Pisat ikut membantu. Jadi tahun 2016 ini tahun infrastruktur yang direspons tiga lini.

Tahun 2015 kemarin saya canangkan, tahun 2016 ini Pemerintah Pusat membantu, kabupaten/kota juga mendorong. Ditambah lagi Desa, adanya UU Desa ini anggarannya bakal naik. Maka tinggal kita menjaga keseimbangan tata ruang, aspek lingkungan harus ketat. (tribunjateng/m nur huda)