Proyeksi Inflasi 2016, Penting Untuk Pelaku Usaha di Semua Bidang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Melanjutkan wawancara khusus dengan Kepala Bank Indonesia Wilayah V Jateng-DIY Iskandar Simorangkir terkait proyeksi ekonomi Jateng di tahun 2016.

Bagaimana proyeksi inflasi 2016?
Kami memerkirakan inflasi Jateng di 2016 berada pada kisaran 4±1 persen. Jadi itu sejalan dengan target nasional. Kita bersyukur kalau melihat inflasi Jateng di 2015 jauh lebih rendah dari nasional.

Secara year to date pertumbuhan inflasi Jateng 1,73 persen dibanding nasional 2,73 itu jauh berada di bawah inflasi nasional. Bahkan kalau dilihat year on year nasional 4,89 persen dan Jateng 4,02.
Jadi sejalan dengan tren penurunan laju inflasi tadi maka saya berkeyakinan bahwa inflasi Jateng di 2015 sedikit lebih rendah dari nasional, yaitu kisaran 4 persen. Kami menargetkan 4±1 persen, tapi kami berkeyakinan berkisar 4 persen.

Apa saja upaya yang dilakukan untuk menekan inflasi?
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Kami melakukan inovasi menggunakan teknologi di dalam pemantauan harga. Namanya SiHati (Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi) Provinsi Jawa Tengah. Jadi setiap hari kami anggota TPID dan pejabat terkait seperti Gubernur bisa memantau harga melalui handphone berbasis Android.

Ada 12 komoditas strategis, kami pantau sehari-hari. Apabila terjadi kenaikan harga 10 persen selama tiga hari berturut-turut maka akan muncul warna merah di aplikasi. Selanjutnya kami melakukan virtual meeting melalui fasilitas chat di aplikasi ini untuk membahas upaya lanjutan, seperti melakukan operasi pasar. Grand launching aplikasi ini akan kami lakukan 8 Januari 2016.

Ini komunikasi memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pengambilan keputusan. Baru kami di Jawa Tengah yang mengembangkan. Ke depannya ini akan diefektifkan untuk pengendalian harga, sebagai peringatan dini terhadap kenaikan harga.

Nantinya kami akan mengimplementasikan secara penuh, karena sekarang baru TPID Jateng, belum ke kabupaten-kabupaten. Ke depan diimplementasikan di 35 TPID kabupaten/kota. Jadi nanti setiap bupati, wali kota, kepala dinasnya harus mempunyai program ini. Beberapa waktu lalu kami sudah sosialisasikan agar mereka bisa tahu bagaimana cara mengoperasionalkan aplikasi ini.

Sejauh mana peran TPID dan pelaksanaannya, terutama di tingkat daerah?
Peran TPID cukup besar untuk mengendalikan inflasi. Kami ada program 4K, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif.

TPID seluruh Indonesia itu mempunyai program yang sama hanya penekanannya saja yang berbeda. Misalnya, ketersediaan pasokan, kami menjamin TPID selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal melihat ada kekurangan pasokan. Harga dibentuk dari sisi supply dan demand, kalau pasokan cukup pasti harga terkendali.

Kedua, kelancaran distribusi. Kadang-kadang ada suatu daerah produksinya melimpah tapi tertahan, padahal mungkin ada daerah lain yang membutuhkan. Contoh, bawang merah di Brebes melimpah, padahal orang Semarang membutuhkan, tapi karena kelancaran distribusi terhambat mengakibatkan pasokan dikirim tidak tepat waktu. Akhirnya yang terjadi di Semarang harga akan naik. Langkah apa yang kami lakukan untuk menjamin distribusi, di 2016 nanti TPID dan Pemda Jateng akan memberikan subsidi ongkos angkut. Itu tujuannya untuk menjamin distribusi.
Ketiga, keterjangkauan harga. Misal terjadi kenaikan harga berlebihan, kami akan melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga. Jajaran terkait akan langsung melakukan meeting untuk upaya mengambil langkah-langkah lanjutan. Maka itu tidah heran, inflasi Jateng year to date hanya 1,73 sementara nasional 2,32 persen.

Terkahir adalah komunikasi, bersama rekan-rekan media selalu komunikasikan, meyakinkan masyarakat bahwa jangan terlalu mengonsumsi berlebihan yang pada akhirnya membuat permintaan naik. Selain itu, jangan terlalu percaya dengan desas-desus mengabarkan persediaan barang habis yang membuat masyarakat beli berlebihan, selanjutnya permintaan dan harga naik ikut naik.

Bagaimana dampak nilai tukar rupiah terhadap perekonomian di Jateng?
Kadang orang mencampur-adukkan antara nilai tukar dengan pelemahan ekonomi global. Banyak pengusaha kita langsung mengambil kesimpulan pintas, ketika ekspornya turun itu dia langsung menuduh gara-gara nilai tukar. Padahal penurunan ekspor mereka itu juga berasal dari pelambatan ekonomi dunia.

Seperti misalkan karet, harganya sampai 1 dollar. Karena harga turun, ekspornya turun, dan orang menuduh ini gara-gara pelemahan nilai tukar. Memang berdasarkan data kami dari industri pengolahan seluruh Jateng ini 11 persen itu industri di kita bahan bakunya berasal dari impor. Sedangkan 89 persen industri Jateng itu bahan bakunya dari lokal konten. Tentu dengan depresiasi nilai tukar pasti harga bahan baku akan menjadi lebih mahal.
Kalau kami lihat pertumbuhan industri yang bahan baku impor negatif atau mengalami kontraksi. Tetapi untuk bahan baku lokal masih tumbuh walaupun dia melambat dan ini bukan karena nilai tukar melainkan global demand turun.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor 5 tertinggi di dunia. Berarti pertumbuhan ekonomi kita sangat tinggi dibanding negara lain walaupun turun.
Maka itu saya bilang ini justru kesempatan yang baik kita untuk melakukan revitalisasi dari industri kita. Jangan industri kita tergantung bahan baku impor terus, kalau dilihat pangsa daripada sektor industri tergadap PDRB di Jateng makin lama terus menyusut.

Tadinya pangsanya 43 persen sekarang untuk Jateng tinggal 34 persen. Ketiga terjadi depresiasi pasti industri yang bahan baku impor pasti menghadapi masalah. Oleh sebab itu sudah waktunya, dengan paket kebijakan 1-8 ini saatnya kita kembangkan industri agar tidak terganting impor.