Obrolan tentang Perempuan dan PKK Generasi Y

Opini Ditulis oleh Muhammad Farid | Bergiat di Paradigma Institute Kudus

TRIBUNJATENG.COM - Dua pertemuan pertama dalam diskusi rutinan LPM Paradigma mantap membahas tentang perempuan. Makna Emansipasi yang keblabasan menjadi pangkal dari Wanita dalam (bayang) Penjajah. Begitu sambungnya tema-tema diskusi yang digagas oleh divisi Riset LPM Paradigma Kudus. Peserta diskusi memahami bahwa wanita kekinian gagal paham dengan makna emansipasi seperti yang digagas oleh R.A Kartini. Emansipasi dianggapnya sebagai kran kebebasan mutlak bagi wanita untuk bebas melakukan apa saja sepanjang tidak melanggar Undang-Undang.

Akibatnya, nilai wanita sebagai makhluk yang harusnya dimuliakan cenderung menurun dalam pandangan masyarakat, terutama oleh lawan jenisnya. Meski isu kesetaraan gender telah marak dikampanyekan, berbagai kasus tentang perempuan justru semakin marak dilakukan. Demikian itu menjadi benang kusut yang harus kita urai pangkal ujungnya.

Topik tentang wanita memang selalu menarik untuk dibahas. Namun, peringatan hari perempuan Internasional tanggal 8 Maret tahun ini tidak terlalu menyedot perhatian publik bumi pertiwi. Isu tentang gerhana matahari nampaknya telah benar-benar “membutakan” publik terhadap pentingnya peringatan tersebut.

Mungkin kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), kesehatan reproduksi, dan ketimpangan ekonomi tidak turut dirasakan oleh rakyat Indonesia, apalagi pemerintah. Lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang perempuan layaknya PKK, Fatayat, Aisiyah, dan LSM pun tak sepenuhnya bekerja sesuai dengan visi-misinya. Bukti nyatanya, kekerasan dan ketidak adilan yang dialami oleh kaum hawa ini semakin menjadi ironi.

Lembaga-lembaga tersebut masih berkutat pada kegiatan formalitas suatu organisasi belaka. Misalnya, mengadakan perekrutan anggota, rapat rutinan dan iuran sebagai bentuk mempertahankan eksistensinya sebagai organisasi kemasyarakatan. Tak jarang juga malah terseret pada kepentingan politik suatu partai sehingga ambisi untuk kepentingan golongan tertentu lebih besar daripada kepentingan masyarakat umum, utamanya di pedesaan.

Mengatasi hal itu diperlukan lembaga yang benar-benar profesional secara hubungan, baik itu dengan pemerintah maupun dengan masyarakat akar rumput di pedesaan. Untuk itu, revitalisasi Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan suatu hal yang niscaya untuk dilakukan. PKK merupakan gerakan yang dimotori perempuan dengan anggota mayoritas perempuan dan keberadaannya mampu menerobos hingga tingkat desa, kelurahan bahkan dusun, RT/RW, diseluruh kepulauan Indonesia. Pengurus PKK yang terdiri atas istri-istri pejabat pemerintahan mulai pusat sampai masyarakat akar rumput menjadikan lembaga ini strategis untuk memangkas tindakan tidak terpuji terhadap perempuan di Indonesia.

Di tengah era digital dengan generasi Y sebagai bagian dari pelakunya, pengurus dan anggota PKK hendaknya mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk melaksanakan program mereka. Generasi Y atau generasi kelahiran 1980-1999 memiliki ciri berpikir strategis, inspiratif, inovatif, interpersonal, energik, antusias, egaliter, digital native, dan diprediksi menjadi pemimpin yang kuat.

Ciri generasi ini terlihat kentara di korporasi. Gaya mereka mengubah kultur dan cara kerja korporasi. Menurut Neil Howe dan William Strauss (Millennials Rising: The Next Great Generation, 2000), generasi Y (mereka mengelompokkan generasi ini kelahiran 1982-2002) menjadi generasi yang peduli pada masalah-masalah sosial (Kompas, 17/03).

Sinergi dan kreatifitas para kader PKK juga dituntut untuk lebih berkembang. Sebab, isu gender yang terus berkembang tidak akan mampu ditangani bila paradigm anggota PKK hanya bertumpu pada sepuluh program wajib PKK yang telah maklum dipahami tanpa adanya perubahan yang fundamentalis. Pengalaman dan informasi sangat diperlukan untuk membangun jaringan dan gagasan-gagasan inovatif yang bisa memberdayakan masyarakat, utamanya perempuan. Nilai demokrasi yang benar juga menjadi penting untuk dipegang para kader PKK.

Demokrasi yang berkualitas di Indonesia harus menjadi jalan yang diperjuangkan masyarakat. Juga menjadi watak kepemimpinan ketika menggunakan kekuasaan dalam menjalankan program kerja. Jalan tersebut mengantarkan seluruh warga Indonesia menikmati kebebasan dan kesetaraan untuk menggunakan wahana partisipasi dan representasi dalam mengartikulasikan suaranya dan mendengarkan suara kelompok lainnya. Demikian itu akan menjauhkan ego pribadi dalam setiap tindakan yang memungkinkan kita untuk tidak menghargai manusia utamanya wanita. (tribunjateng/cetak)