Iuran, Liur, Lieur

TRIBUNJATENG.COM -- Mengacu Kamus Besar Bahasa Indonesia, iuran merupakan jumlah uang yang dibayarkan anggota perkumpulan kepada bendahara setiap bulan. Iuran ini biasanya untuk biaya administrasi, rapat anggota, dan sebagainya.
Sedikit beda definisi iuran dalam translate Google .

Iuran di sini diartikan sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan pemerintah. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir miskin, dan orang yang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.

Lain pula di media sosial. Di Bandung, misalnya, ada Iuran.id, merupakan online platform yang menjadi wadah bagi para inovator untuk saling berbagi ide dan mewujudkan ide untuk membangun Bandung menjadi lebih baik lagi.

Sepertinya banyak ‘ruang’ penjabaran untuk kata iuran. Barangkali itu pula panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar memilih kata “iuran” sebagai salah satu syarat menjadi calon ketua umum (caketum) partai berlambang pohon beringin itu.

Besar iurannya, bisa jadi sedikit bagi sebagian orang, yaitu Rp 1 miliar. Tapi, wow..! bagi rakyat kebanyakan.

Rencananya Munaslub itu bakal digelar pada tanggal 15-17 Mei 2016 di Bali. Saat ini sudah tahap pendaftaran caketum. Yang masih jadi pro-kontra, baik di dalam maupun di luar partai, ya itu tadi, syarat bayar iuran Rp 1miliar.

Pengamat Politik Arie Sujito, misalnya, menilai keharusan membayar iuran Rp 1 miliar itu menggambarkan partai tersebut hanya memfasilitasi kader yang berkantong tebal. "Iuran Rp 1 miliar paling hanya di atas kertas dan bersifat simbolik. Kedepannya tidak dipungkiri akan ada 'iuran-iuran' yang lebih besar," ujarnya di Jakarta, Jumat (6/5/2016).

Itu salah satu penilaian dari luar. Dari dalam, seperti Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, terang-terangan menentang adanya syarat iuran Rp 1 miliar itu. Menurut Akbar, jika syarat ini tetap diberlakukan, maka akan jadi preseden buruk pada dewan pimpinan daerah setiap kali melakukan acara serupa.

"Kalau (pemilihan ketua) di tingkat DPP Rp 1 miliar, nanti ke DPD tingkat I bisa jadi iuran Rp 500 juta, DPD tingkat II bisa Rp 300 juta. Jadi, acara partai selalu ada nuansa uang," ujar Akbar saat berbincang dengan wartawan di kediamannya, Kamis (5/5/2016).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief menilai, iuran itu sama dengan politik uang. "Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia, kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp 1 miliar," ujar Syarief melalui pesan singkat seperti dikutip Kompas.com, Selasa (3/5/2016).

Apapun penilaiannya, Munaslub jalan terus, termasuk persyaratan iuran tersebut. Steering Committee (SC) Munaslub Partai Golkar, Jumat (6/5), sudah memutuskan enam dari delapan orang bakal calon ketua umum Golkar, lolos syarat administrasi.

Adapun dua nama tersisa, dianggap belum memenuhi syarat administrasi. Kabarnya, dua bakal caketum itu belum bersedia bayar iuran Rp 1 miliar. Salah satunya Syahrul Yasin Limpo. Sebelumnya, Syahrul mengatakan dirinya tidak akan sumbang satu sen pun.

Ya, “satu sen” pun cukup berarti bagi warga miskin yang pada periode September 2016 ini menurut Badan Pusat Statistik mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen dari total jumlah penduduk). Apalagi Rp 1miliar. Jumlah iuran yang bikin warga miskin menelan air liur sendiri karena takjub. Kalau orang Sunda bilang, “Lieur...” Kata yang harafiahnya berarti pusing, tapi antara lain juga untuk mengungkapkan perasaan heran. (*)