Staf Kebingungan saat Ganjar Pranowo Memotret Sampah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Banyak cara dilakukan orang untuk berkomunikasi. Apa yang dilakukan Pemprov Jateng untuk menjaring informasi dari warga tergolong sukses.

Mobil pengawal atau Voorijder dari Polda Jateng perlahan melambatkan laju dan menepi di salah satu Desa di Jalan Raya Ceper-Besole, Kabupaten Klaten, belum lama ini. Tak lama, seorang lelaki tinggi kurus mengenakan setelan pakaian adat Samin, turun dari mobil Toyota HiAce bernomor polisi H 1. Dia adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Ia langsung mengeluarkan telepon genggam dari sakunya dan memotret gundukan sampah di tepi jalan tersebut. Ganjar menyapa dan berbincang dengan warga setempat mengenai keberadaan tumpukan sampah itu.

Beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jateng dan Staf yang ikut dalam rombongan itu terlihat kebingungan, sebab ini tak masuk dalam agenda kegiatan Gubernur hari itu.

“Banyak masyarakat yang lapor ke saya melalui twitter dengan mengirim foto tumpukan sampah yang tidak diangkut-angkut,” ujar Ganjar.

Saat itu juga, ia langsung menelepon Bupati Klaten, Sri Hartini, dan memerintahkan agar jajaranya membersihkan secepatnya. Berselang beberapa menit, datanglah truk pengangkut sampah.

Sejak Ganjar dan Heru Sudjatmoko dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng pada 23 Agustus 2013, memang membuka akses seluasnya dengan masyarakat, terutama melalui media sosial. Yaitu twitter di akun @ganjarpranowo, facebook di akun Ganjar Pranowo, dan instagram @ganjar_pranowo.

“Untuk twitter saya pegang sendiri, kalau lainnya memang ada tim,” ujar Ganjar.

Pihaknya mewajibkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jateng dan Kepala SKPD memiliki akun twitter. Ini membuat masyarakat mudah berkeluh kesah mengenai layanan publik langsung ke Gubernur maupun instansi terkait.

Menurutnya, cara ini merupakan salah satu program unggulan Ganjar dan Heru berupa penguatan sistem informasi dan layanan publik. Melalui cara ini pula ia berupaya melakukan reformasi birokrasi.

Mudahnya akses masyarakat melapor berbagai persoalan, membuat para Kepala SKPD Provinsi Jateng sering ‘kelabakan’. Ketika ada masyarakat melaporkan kondisi wilayah ke Gubernur melalui twitter, seketika itu juga Ganjar mendelegasikan pada jajarannya untuk menindaklanjuti.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jateng, Suryo Banendro, menceritakan, pernah seorang warga di Pati melalui akun @surotodjuremi lapor ke Ganjar bahwa sawahnya diserang hama tikus.

Alasan lapor ke Gubernur karena ketika mengadu ke instansi terkait di Pati, tak kunjung direspon. Oleh Gubernur kemudian didelegasikan ke Suryo Banendro melalui akun twitter @Sbanendro. Suryo langsung menghubungi jajarannya untuk mengecek dan menindaklanjuti laporan Suroto.

“Kami sudah dikasih obat penangkal tikus. Saya sangat terkesan, lapor lewat twitter langsung ditindaklanjuti,” kata Suroto ketika dihubungi Tribun melalui telepon, beberapa waktu lalu.

Kepala Bagian Tata Usaha Gubernur, Hanung C Saputro mengungkap, tiap hari setidaknya ada puluhan SMS masuk ke nomor telepon selulernya. SMS tersebut berisi berbagai aduan masyarakat mengenai kinerja layanan publik di SKPD maupun Pemkab/Pemkot, bahkan tak sedikit orang yang sekadar iseng.

Nomor teleponnya diketahui publik, berawal ada warga yang berkirim surat ke Gubernur melalui TU, namun tak ada tindak lanjut. Kemudian melapor melalui twitter, Ganjar merespon dengan mentweet nomor telepon Hanung agar masyarakat mudah memantau surat yang diajukan ke dirinya.

“Tiap hari ada puluhan SMS masuk. Kalau yang krusial langsung saya sampaikan ke Bapak, kalau pelayanan kita sampaikan ke Kepala SKPD,” kata Hanung.

Pada Tribun, Ganjar menjelaskan, sejak awal ia bertekad mengubah birokrasi dari dilayani menjadi melayani. Pembenahan diawali dari internal dengan menerapkan pemahaman pelayanan yang mudah dan cepat.

“Selama tiga tahun ini kita latihan, seluruh kanal informasi kita buka. Orang mau ngadu ke saya lewat call center, twitter, facebook, instagram, email, datang sendiri, silakan semua bisa dilakukan,” katanya.

Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jateng, Sinoeng Nugroho Rachmadi menjelaskan, selain melalui media sosial juga terdapat call center di nomor 024 8441266 yang dilayani dari pukul 07.00 sampai 22.00 WIB. SMS Center di nomor 08112920200 dan complaint handeling di lantai satu kantor Gubernur Jateng.

Selain itu juga terdapat website www.laporgub.jatengprov.go.id, yang menyediakan kolom laporan dari masyarakat mengenai layanan pemerintah di berbagai bidang. Mulai kesehatan, kemiskinan, infrastruktur, perizinan, dan lainnya.

“Kalau laporan di twitter biasanya dijawab langsung oleh Kepala SKPD masing-masing. Kalau call center dan SMS center, laporgub, kami yang mengelola,” katanya.

Laporan di sejumlah kanal tersebut, kata Sinoeng, terdapat operator. Ketika ada laporan masuk maka akan diteruskan ke SKPD terkait untuk ditangani.

Pada Kamis (11/8) lalu, sebuah lembaga swasta memberi penghargaan pada Ganjar sebagai Gubernur Innovatif 2016. Penghargaan diserahkan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk kategori transparansi layanan publik karena telah membuka lebar-lebar keterbukaan informasi.

Melalui keterbukaan informasi di semua kanal sistem informasi, memudahkan warga berkomunikasi dengan pemimpinnya dalam melaporkan kondisi suatu daerah, termasuk pertanyaan, dan kritikan. “Penghargaan yang sama juga diterima Pak Ganjar pada 2014 lalu di Surakarta,” ujar Sinoeng.

Dalam acara dialog interaktif di rumah dinas Gubernur Jateng, seorang mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi negeri di Semarang, Saifullah, mengungkapkan, cara yang dilakukan Ganjar mampu mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kerja aparatur.

“Saya juga tahu semua aktifitas Gubernur karena lihat di instagram,” katanya.

Ke depan, ia berharap, Pemprov membuat aplikasi khusus bukan hanya sekadar website. Aplikasi tersebut diharap bisa didownload melalui smartphone, sehingga masyarakat bisa mudah mengakses informasi dan mengurus berbagai keperluan administrasi dengan mudah, murah dan cepat.

Ganjar berjanji, ia akan terus mengembangkan kemudahan akses informasi dan layanan publik dari yang telah ada saat ini. Untuk level Provinsi, semua SKPD sudah menggunakannya, baik melalui media sosial, maupun website.

“Saya mau mendorong teman-teman Kabupaten/Kota untuk mendorong SKPD-nya, sehingga layanan pada rakyat bisa menggunakan teknologi. Apa yang saya gunakan ini murah, kok,” katanya.

Jika seluruh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota sudah siap, maka pihaknya akan membuatkan aplikasi khusus. “Tapi kita latihan dulu, dan tentu harus keluar dari hati untuk melayani,” ujarnya. (M Nur Huda/Bersambung)