Lebih Dekat dengan Ida Budhiati, Satu-satunya Perempuan dari Tujuh Komisioner KPU

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Jumat, 17 Maret 2015 menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Hari itu, Ketua KPU Husni Kamil Malik mengetok palu sebagai tanda bergulirnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

Tercatat, lebih dari 300 daerah melaksanakan pilkada serentak yang berlangsung secara bergelombang. Awal tahun 2017, merupakan gelombang kedua pilkada serentak yang akan digelar di 101 daerah. Di Jawa Tengah, tujuh kota dan kabupaten akan menjadi peserta, yakni, Kota Salatiga, Kabupaten Brebes, Cilacap, Banjarnegara, Batang, Jepara, dan Pati.

Pelaksanaannya yang tinggal menghitung bulan ini pun membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik pusat maupun daerah, sebagai penyelenggara pilkada, sibuk. Tak terkecuali, Ida Budhiarti.

Komisioner KPU pusat yang tengah pulang kampung ke Semarang itu bercerita padatnya jadwal yang harus dilalui. Apalagi, tahapan pilkada sudah berjalan. Seluk beluk terkait pernyelenggaraan pemilu memang bukan hal baru baginya. Tercatat, Ida pernah menjadi anggota KPU Jawa Tengah periode 2003-2008 dan ketua KPU Jawa Tengah periode 2008-2013.

==================
BIODATA
Ida Budhiati SH MH
Lahir: Semarang, 23 November 1971
Pekerjaan: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (2012-2017)
Suami: Wahyudi
anak:
1. Adies Caesarian
2. Nanda Yulanda
==================

Meski lekat dengan dunia politik, perempuan kelahiran Semarang, 23 November 1971, ini mengawali karirnya justru dari bidang hukum. Lulusan Magister Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, sembilan tahun silam itu tertarik pada dunia hukum sejak kecil.

"Saya sering melihat orang datang ke rumah dan meminta bantuan hukum kepada ayah. Ternyata, banyak persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, terutama dari ekonomi rendah. Saya pun mantap belajar hukum selepas lulus SMA. Seusai menyelesaikan studi hukum, saya bergabung sebagai volunteer di LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Semarang. Di sini, saya banyak belajar dari para begawan hukum, semisal Adnan Buyung Nasution, Garuda Nusantara dan Ruhut Pasaribuan," ungkapnya.

Tak hanya terlibat dalam pendampingan dan advokasi, Ida juga aktif di Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Semarang. Keterlibatan di gerakan perempuan inilah yang memutar haluannya ke pusaran politik. "Sebenarnya, di LBH, saya beberapa kali terlibat dalam advokasi mengenai hak sipil dalam berpolitik. Saat aktif di KPI, keinginan menekuni dunia politik bertambah, utamanya memberi hak-hak perempuan di ranah politik," jelas dia.
Pada 1997, Ida memutuskan hijrah ke Jakarta untuk mendalami isu gender di dunia politik. Tiga tahun berselang, dia pulang ke Semarang dan mendirikan firma, tanpa meninggalkan aktivitas di pergerakan perempuan. Sampai akhirnya, Ida memutuskan mendaftar sebagai anggota KPU Jawa Tengah.

"Sebetulnya, ketika itu nggak ada greget (menjadi anggkota KPU). Justru teman-teman wartawan yang kasih kritik. Kami dari aktivis perempuan dianggap cuma omong doang, tak membuktikan terkait isu gender di ranah politik, seperti yang kami dengungkan saat itu. Mendengar kritikan itu, saya tergelitik ketika ada pendaftaran KPU. Saya dan beberapa nggota KPI menyebar dan saya termasuk yang lolos menjadi anggota KPU Jateng periode 2003-2008 dan terpilih menjadi ketua di periode berikutnya," kisahnya.

Sukses menyelenggarakan pemilu di Jawa Tengah, Ida mendaftar sebagai komisioner KPU dan lolos. Ida menjadi satu-satunya perempuan dari tujuh komisioner KPU terpilih periode 2012-2017. Meski begitu, dia tak kalah garang dari komisioner laki-laki.

Lebih Dekat dengan Ida Budhiati, Satu-satunya Perempuan dari Tujuh Komisioner KPU

Ketegasannya tercermin ketika menjadi penanggungjawab verifikasi calon peserta pemilu 2014. Ketika itu, lebih dari delapan partai tak memenuhi syarat undang-undang, termasuk mengenai afirmasi keterwakilan perempuan, dicoret dari daftar peserta pemilu. Sikapnya pun mengundang reaksi keras, satu di antaranya, dari Ketua Umum Partai Bulan Bintan (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Tak hanya itu, Ida juga vokal menolak terpidana hukuman percobaan ikut berpartisipasi menjadi peserta pilkada. Ia meyakini, membangun demokrasi yang baik harus dimulai dari sumber daya manusia yang baik pula. Namun, sikapnya ini bertentangan dengan sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Bayangkan, dia (terpidana hukuman percobaan) saja tak bisa mengurus diri sendiri bagaimana mau mengurus orang lain, masyarakat serta sistem pemerintahan? Tentu akan sulit. Tapi, DPR berbeda sikap. Saat ini, masih terus digodog. Apapun hasilnya, kami siap melaksanakan sesuai keputusan," ungkapnya.

Masalah-masalah serupa tak hanya sekali atau dua kali dihadapi. Ida mengakui, bekerja di ranah politik membuat intensitas kerja selalu bersuhu tinggi. Meski begitu, dia tetap bersemangat. Terutama, mengupayakan KPU yang transparan, independen atau mandiri, bebas dari intervensi. Caranya, membuka akses data sepenuhnya kepada publik.

"Sebagai penyelenggara pemilu, satu yang sangat dibutuhkan adalah menekan atau meminimalkan sengketa pemilu. Caranya, transparansi. Dan ini getol kami lakukan lewat membuka akses data mengenai gelaran pemilu atau pilkada ke publik. Pokoknya, tak ada ruang bagi siapapun bermain-main bahkan memanipulasi data. Semua publik bisa mengontrol melalui laman KPU," ujarnya. (tribunjateng/gon)