Ganjar Pranowo: Lapor Saya Jika Dibayar Kurang dari UMK, Inilah Tempat Pengaduannya

SEMARANG, TRIBUNJATENG.COM -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah menandatangani penetapan nominal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017, pada Senin (21/11) sore pukul 16.00, di ruang kerja Gubernur.

Melalui Surat Keputusan bernomor 560/50/2016 tersebut, nominal UMK 2017 ditetapkan tertinggi adalah Kota Semarang yang mencapai Rp 2.125.000, sedangkan terendah adalah Kabupaten Banjarnegara yakni Rp 1.370.000.

"Kenaikan tertinggi mencapai 18 persen yaitu di Kabupaten Jepara. Untuk lainnya, rata-rata di atas ketentuan nasional yaitu lebih dari 8,25 persen," kata Ganjar seusai menandatangani SK.

Ia menjelaskan, penetapan UMK ini sudah melalui proses sidang Dewan Pengupahan Tingkat Provinsi, pada 14 November 2016 lalu..

Pada pembahasan itu, disepakati bahwa UMK tidak dibahas dalam dewan pengupahan provinsi. Sementara pada pembahasan UMK yang tidak sepakat antara lain dari Kota Semarang dan Kabupaten Batang, kemudian diserahkan ke Gubernur.

Dari 35 kabupaten dan kota di Jateng, lanjut Ganjar, masih ada 19 kabupaten/kota yang nominal UMK yang diajukan oleh Bupati/Wali Kota belum 100 persen sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Maka pada penetapan UMK 2017 akan didorong 100 persen KHL, ini pekerjaan rumah (PR) untuk 2017," ujar Ganjar.

Adapun nominal UMK ini, kata Ganjar, dijadikan jaring pengaman untuk para pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Sedangkan untuk yang lebih dari satu tahun, akan diatur melalui Struktur Skala Upah yang harus diputuskan antara pengusaha dengan buruh maksimal 23 Oktober 2017.

"Ini yang sebenarnya banyak dituntut para buruh," katanya.

Ia meminta pada Bupati dan Wali Kota di Jateng untuk segera berkoordinasi dengan para pengusaha dan buruh untuk membuat susunan struktur dan skala upah.

Setelah diputuskannya UMK 2017 ini, akan berlaku mulai 1 Januari 2017. Selanjutnya, Ganjar meminta, pengusaha menaati keputusan Gubernur.

Pada saat yang sama, pekerja yang ternyata masih belum menerima hak sesuai ketentuan tersebut, diminta melaporkan ke Pemprov Jateng.

"Pekerja yang tidak memeroleh sesuai UMK itu, boleh lapor ke saya,” katanya.

Sementara itu, pengusaha yang merasa keberatan atas SK Gubernur tersebut, lanjut Ganjar, dapat mengajukan penangguhan paling lambat 10 hari sebelum berlakunya UMK, atau 21 Desember 2016.

Jika perusahaan tak menaati atau melanggar SK penetapan UMK 2017 tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun, atau denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta.