Banyak Diekspor, Harga Kelapa di Pasaran bakal Mahal Lagi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) menyoroti tingginya ekspor kelapa bulat (fresh nut) yang menyerap sebagian besar produksi dalam negeri.

Kondisi itu bakal menyebabkan lonjakan harga di pasaran dan membuat industri pengolahan kekurangan bahan baku, meski pasokan kelapa nasional mulai membaik.

Wakil Ketua Umum HIPKI, Amrizal Idroes mengatakan, nilai ekspor kelapa bulat pada Juli 2025 mencapai sekitar 52 juta dolar AS, melonjak hampir 150–155 persen dari periode sama tahun lalu. 

“Kenaikan produksi saat ini lebih banyak dijual dalam bentuk raw material ke luar negeri, terutama ke China,” ujarnya, kepada Kontan, Senin (8/9).

Ia menyebut, ekspor produk olahan juga tumbuh berkat perbaikan harga global. Ekspor desiccated coconut (DC) tercatat 32 juta dolar AS, naik lebih dari 85 persen yoy, sedangkan santan hampir 36 juta dolar AS atau tumbuh 50–56 persen. 

Sebaliknya, coconut water concentrate justru melemah 24-32 persen menjadi sekitar 2 juta dolar AS karena pasokan bahan baku terbatas.

“Industri pengolahan coconut water kekurangan bahan baku karena sebagian besar kelapa bulat sudah diekspor,” jelasnya.

Amrizal menuturkan, kondisi itupun membuat industri kelapa tertekan. Industri yang hanya menghasilkan satu produk, seperti DC saja, lebih rentan berhenti produksi. 

"Hanya industri yang efisien dan terintegrasi, yang mampu memproduksi berbagai produk dari setiap butir kelapa, mulai dari minyak, santan, karbon aktif, hingga coconut water yang bisa bertahan membeli bahan baku dengan harga tinggi," tuturnya. 

Menurut dia, harga kelapa bulat di tingkat petani saat ini stabil di kisaran Rp 4.500-Rp 5.000 per butir. Petani pun memiliki opsi untuk menjual ke eksportir atau industri, tergantung siapa yang berani membayar lebih tinggi. 

“Kalau harga ekspor lebih menarik, wajar saja petani memilih menjual ke eksportir. Persaingan harga ini yang menekan industri lokal,” ucapnya.

Amrizal menekankan, ekspor kelapa bulat berpotensi mengurangi devisa. Jika diolah dalam negeri, nilai tambah dari setiap butir kelapa jauh lebih besar karena bisa menghasilkan berbagai produk turunan. 

“Hitungan kasarnya, ada nilai tambah hampir 1 dollar per butir yang hilang dari setiap kelapa yang langsung diekspor,” ujarnya.

Untuk menyeimbangkan ekspor dengan kebutuhan industri, HIPKI telah mengusulkan pungutan ekspor (export levy) kelapa bulat kepada pemerintah. Saat ini pemerintah sudah menyiapkan draf kebijakan tersebut, tetapi belum mengetok keputusan final. 

“Kalau levy diberlakukan, harga di tingkat petani pasti turun dari level Rp 4.500-Rp 5.000. Pemerintah sedang berhitung apakah penurunan ini masih bisa diterima petani,” bebernya.