Soal Kekerasan Terhadap Perempuan di Jateng, Angka KDRT Paling Tinggi
Menurut Mika (19) seorang koordinator divisi pelayanan hukum LBH kasus kekerasan yang ditemukan di Jateng tahun ini paling besar di kasus KDRT
Penulis: kristiyawanto | Editor: muslimah
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Semarang mengadakan Launcing Data Kasus Pelanggaran HAM tahun 2016. Acara bertajuk Waroeng HAM (Warga Ngobrol Bareng Soal HAM) 'Upaya Perempuan Bangkit dari Keterpurukan' diadakan di Mukti Kafe Semarang, Jumat (25/11/2016).
Acara ini diselenggarakan bertepatan dengan hari peringatan anti kekerasan terhadap perempuan seluruh indonesia. Berdasarkan Data Kasus yang di launching LBH ini telah menangani 64 kasus, dengan rincian 37 kasus perdata dan 16 kasus pidana serta 11 kasus pidana dan perdata sekaligus. Angka tersebut mengalami kenaikan dari data tahun lalu dengan jumlah 51 kasus.
Menurut Mika (19) seorang koordinator divisi pelayanan hukum LBH kasus kekerasan yang ditemukan di Jateng tahun ini paling besar di kasus KDRT.
Dia melanjutkan bahwa tantangan terbesar dalam membantu korban adalah meyakinkan korban untuk melapor dan memberi keterangan ke aparat. Karena hal tersebut masih dianggap aib oleh masyarakat. Korban ketakutan menghadapi pandangan masyarakat, aparat dan tidak mau direpotkan dengan proses hukum.
Setelah pembacaan data kasus acara ini dilanjutkan dengan diskusi. dengan menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya. Seperti, Prof Agnes Widanti seorang yang konsen Peduli dengan Perempuan dan Anak, Dewi Candraningrum dari jurnal perempuan, Elisabet S A Widiastuti, direktur eksekutif PKBI Jateng dan juga ketua pengurus LPH itu sendiri Soka Handinah.
Acara yang pertama kali diselenggarakan ini dibuka secara umum dan gratis. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai macam lapisan masyarakat yang mewakili isu-isu di daerah mereka tinggal. LBH berharap dapat memberi wadah untuk masyarakat dalam menyampaikan keresahan dan isu HAM dilingkungan mereka. Rencananya acara ini dapat berlanjut dan diagendakan setiap bulan dengan pembahasan isu yang berbeda. (*)
