Breaking News:

Ujian Nasional Dihapus

Presiden Jokowi Tegaskan Rencana Moratorium UN Belum Final

Presiden Joko Widodo mengakui menerima laporan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, terkait rencana penghapusan Ujian Nasional

TRIBUNNEWS.COM
PRESIDEN JOKO WIDODO 

TRIBUNJATENG.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah menerima laporan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, terkait rencana penghapusan ujian nasional (UN). Menurutnya, moratorium UN pada 2017 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih sebatas wacana.

"Masih proses. Persoalan tersebut belum dibahas dalam rapat terbatas," ujar Jokowi di sela kunjungan kerja di Hotel Clarion, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/11).

Jokowi melanjutkan, nantinya rapat terbatas tidak hanya memutuskan apakah UN jadi dihapus atau tidak, tetapi juga menentukan langkah-langkah komprehensif terkait pengembangan dunia pendidikan di Tanah Air. Ia menegaskan, moratorium UN bakal diterapkan bilamana memang diperlukan dalam rangka peningkatan standar kualitas pendidikan.

"Sampai sekarang, saya belum tahu laporannya seperti apa. Nanti saya cek. Setelah itu, saya adakan rapat terbatas untuk membahasnya," imbuh Jokowi.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, mengatakan, rencana moratorium UN oleh Kemendikbud membutuhkan kajian mendalam. Sebab, kebijakan tersebut akan berdampak secara nasional. Ia juga menyebut, implementasi penghapusan UN butuh memperhatikan beberapa hal.

"Pertama, UN memiliki dasar berupa Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jika ingin mencabut UN, maka pemerintah harus mencabut pula regulasi itu. Kedua, pikirkan objek pengganti UN yang dapat menjadi fungsi pemetaan," urainya.

Sebelumnya diberitakan, Muhadjir Effendy mengaku telah bertemu Jokowi untuk membicarakan soal rencana moratorium UN pada tahun depan. Ia bahkan menyampaikan, Jokowi telah menyetujui rencana tersebut. Penghapusan UN tinggal menunggu Instruksi Presiden.

Kini, ujar Muhadjir, Kemendikbud tengah mematangkan persiapan moratorium UN. Secara persentase, prosesnya sudah menyentuh angka 60 persen. "Kami sudah memanggil seluruh Kepala Dinas Pendidikan guna membahas persoalan teknis perihal rencana peniadaan UN," paparnya.

Nah, jika UN jadi dihapus, katanya, ke depan pelaksanaan ujian kelulusan dilimpahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Untuk tingkat SD, pelaksanaannya diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten. Sementara untuk SMP dan SMA, sambungnya, kewenangan ada di tangan pemerintah provinsi. (kompas.com/tribunnews)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved