Jokowi dan SBY Berbalas Pantun Bahas Infrastruktur, Pajak, Lebaran Kuda Lalu Minta Bertemu

TRIBUNJATENG.COM - Hubungan Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono adalah hubungan yang 'saling berbalas pantun,' kata pengamat. "Kita melihat SBY beberapa kali kita lihat seperti memberi ingatan pada Jokowi, tapi Jokowi di satu sisi juga memberi dengan ingatan yang lain. Ketika SBY mengatakan sesuatu misalnya, dijawab Jokowi dengan kunjungan ke Hambalang," kata pengamat politik Ray Rangkuti.

"Sebetulnya dimulai dari peristiwa-peristiwa itu yang mungkin sampai sekarang berlanjut," katanya.
Tapi terkait dugaan makar, dalang unjuk rasa 411-212, dan penyadapan misalnya, menurut Ray isunya tidak bersumber dari Istana karena sampai saat ini tidak ada pernyataan-pernyataan langsung dari Jokowi atau stafnya yang mengarah ke sana.

Kepada wartawan, peneliti studi Islam dan kenegaraan Arif Susanto mengatakan setidaknya ada lima kontroversi antara pemerintahan sekarang dan mantan presiden itu. Berikut di antaranya:

Proyek Infrastruktur Jokowi dan Hambalang

16 Maret 2016
Dalam rangkaian safari politik Tour de Java, SBY sempat mengkritik proyek infrastruktur pemerintahan Joko Widodo. Dalam sejumlah laporan, SBY menyebut bahwa tidak baik menggenjot proyek infrastruktur ketika ekonomi lesu.
"Yang mengerti ekonomi kalau pajak dikuras habis ekonomi justru tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas," ujar SBY seperti dikutip berbagai laporan.
"Saya mengerti, bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu."

Lalu jawaban Jokowi adalah peristiwa 18 Maret 2016:
Jokowi blusukan ke Hambalang, proyek kompleks olahraga yang mangkrak pada masa pemerintahan SBY pada 18 Maret 2016. Lalu dia mencuit:
"Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan."

21 Maret 2016:
Dalam sembilan kicauan SBY mencurahkan perasaannya terkait pihak-pihak yang dianggap tidak senang:
Sejumlah pihak tak senang dengan "SBY Tour de Java", bahkan katanya safari tersebut dihancurkan Presiden Jokowi yang datang ke Hambalang.
Alasan terhentinya pembangunan proyek Hambalang (Pak Jokowi bilang "mangkrak") sangat jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Menpora Roy Suryo (waktu itu) berencana melanjutkan pembangunan Hambalang, tetapi anggaran "ditahan" DPR dan KPK tak izinkan.
Jika Pak Jokowi ingin lanjutkan proyek Hambalang, saya senang dan dukung penuh. Dulu saya juga tuntaskan banyak proyek yg belum selesai.
Jika ada yang bilang Pak Jokowi hancurkan Tour de Java SBY, saya tak percaya. Mengapa saya bertemu kader dan rakyat mau dihancurkan?
Aspirasi rakyat (yang muncul dalam Tour de Java SBY) bukan untuk dihancurkan, justru harus didengar. Bukankah pemimpin mesti mendengar?
Suara dari kader Demokrat (yang juga saya terima dalam Tour de Java) adalah hak dan kedaulatan partai kami. Tak ada yang boleh mencampuri.
Itulah tujuan, kegiatan dan hasil SBY Tour de Java. Kenapa harus kebakaran jenggot? Lagi pula tak ada hukum yang dilanggar.
Pak Jokowi, teruslah emban amanah dan bekerja hingga tahun 2019. Jangan mau kita diprovokasi dan diadu domba. Semoga sukses.

Kasus HAM Munir

10 Oktober 2016:
Ini diawali oleh ketetapan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyebutkan bahwa pemerintah harus membuka pada publik isi laporan Tim Pencari Fakta (TPF) terkait kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib. Tak berselang lama, Kementerian Sekretariat Negara mengatakan mereka tidak memiliki dokumen asli tersebut, dan mengatakan menurut sejumlah laporan dokumen asli itu dipegang SBY.
Ada kebingungan terkait di mana dokumen asli itu dan apakah benar pemerintahan SBY menyimpannya.

Jokowi tidak mencuit terkait masalah ini dengan spesifik tapi pada satu bulan sebelumnya dia mengatakan pada wartawan bahwa kasus digaan pelanggaran HAM masa lalu termasuk kasus Munir adalah 'PR yang perlu diselesaikan.'

23 Oktober 2016:
SBY menjelaskan kasus itu dalam 11 cuitan hanya untuk menjelaskan bahwa dia dan kabinet Indonesia Bersatu sedang menyiapkan penjelasan soal kasus tersebut.
Dua minggu terakhir ini pemberitaan media dan perbincangan publik terkait hasil temuan TPF Munir amat gencar.

Saya amati perbincangan publik ada yang berada dalam konteks, namun ada pula yang bergeser ke sana - ke mari dan bernuansa politik.
Dalam dua minggu ini pula, sebagai mantan Presiden, saya terus bekerja bersama para mantan pejabat KIB, untuk siapkan penjelasan.
Kami buka kembali semua dokumen, catatan dan ingatan kami - apa yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum kasus Munir.
Yang ingin kami konstruksikan bukan hanya tindak lanjut temuan TPF Munir, tetapi apa saja yg telah dilakukan pemerintah sejak Nov 2004.
Untuk segarkan ingatan kita, Alm Munir meninggal dunia di atas pesawat Garuda yang tengah menuju Amsterdam 7 September 2004.
Ketika aktivis HAM Munir meninggal, saya masih berstatus sebagai Capres, tiga minggu setelah jadi Presiden, Ibu Suciwati (isteri alm) temui saya.
Kurang dari seminggu setelah pertemuan itu (TPF Munir belum dibentuk) kita berangkatkan Tim Penyidik Polri ke Belanda.
Aktivitas pemerintah dan penegak hukum selanjutnya, segera kami sampaikan kepada publik. Saya ingin publik tahu duduk persoalan yang benar.
Saya memilih menahan diri dan tak reaktif dalam tanggapi berbagai tudingan. Ini masalah yang penting dan sensitif. Juga soal kebenaran dan keadilan.
Penjelasan yang akan kami sampaikan dalam 2-3 hari mendatang, haruslah berdasarkan fakta, logika dan tentunya juga kebenaran.

26 Oktober 2016:
Keterangan panjang diunggah ke di Facebook terkait perkembangan kasus Munir di masa pemerintahannya. Intinya menyebut bahwa 'naskah asli laporan Akhir TPF Munir tidak sengaja dihilangkan, tapi memang belum diketemukan' tapi salinan lengkap akan diserahkan ke pemerintah.

Akhir Oktober 2016:
Wacana unjuk rasa besar menentang Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 4 November menjadi pembicaraan hangat.

31 Oktober 2016:
Joko Widodo berkunjung ke kediaman Prabowo Subianto, ikut berkuda, dan mencuit, "Tadi dikasih topi dari Pak Prabowo. Keren juga ya..."