Jokowi dan SBY Berbalas Pantun Bahas Infrastruktur, Pajak, Lebaran Kuda Lalu Minta Bertemu
Presiden Jokowi dan SBY Berbalas Pantun, Infrastruktur, Pajak, Lebaran Kuda Lalu Minta Bertemu
2 November 2016:
Mengadakan konferensi pers menanggapi situasi terbaru terkait desakan penangkapan gubernur Jakarta dan rencana aksi unjuk rasa 4 November dan beberapa isu lain seperti aset kekayaan dan hibah rumah dan tanah dari negara. SBY berkata bahwa demonstrasi begitu besar menunjukan bahwa suara mereka tidak didengar pemerintah:
"Tidak mungkin tidak ada ribuan rakyat berkumpul hanya untuk happy, happy, jalan-jalan, lama tidak lihat Jakarta misalnya itu. Barangkali karena merasa yang diprotes itu dan tuntutannya itu tidak didengar. Nah kalau sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai lebaran kuda masih akan ada unjuk rasa. Ini pengalaman saya, 10 tahun memimpin, banyak unjuk rasa, 5 tahun jadi menteri banyak unjuk rasa."
29 Desember 2016:
Menyikapi maraknya hoax, Jokowi mencuit, "Fitnah, ujaran kebencian dan kata-kata kasar di media sosial semakin meresahkan masyarakat. Perlu penegakan hukum yang tegas dan keras."
20 Januari 2017:
SBY merasa bahwa penyebar hoax dan juru fitnah lah yang kini berkuasa dan merajalela. "Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah dan penyebar "hoax" berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang?"
Penyadapan dan permintaan bertemu
31 Januari 2017:
Ada banyak yang terjadi di sini. Diawali oleh sebuah kontroversi yang terjadi di persidangan dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. Ketua MUI Ma'ruf Amin menyangkal ada pembicaraan telepon dengan SBY. Tapi tim kuasa hukum Ahok sangat yakin bahwa mereka punya bukti percakapan. Kuasa hukum Ahok kala itu ingin membuktikan apakah ada peran SBY dalam pembuatan fatwa penghinaan agama.
1 Februari 2017:
SBY kembali konferensi pers mengakui bahwa ada percakapan langsung melalui telepon dengan Ma'ruf Amin walau isinya diklaim sama sekali tidak berhubungan dengan kasus Ahok. SBY merasa dirinya disadap dan mengatakan bahwa penyadapan adalah 'kejahatan' karena 'ilegal.'
"Kalau yang menyadap institusi negara, 'bola' di tangan Bapak Presiden Jokowi," katanya.
SBY juga mengatakan ingin bertemu Jokowi, tapi ada yang menghalangi. Dia mengatakan jika suatu saat bisa bertemu, dia ingin bicara blak-blakan.
1 Februari 2017:
Tak lama berselang, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah bahwa ada pihak yang menghalangi pertemuan SBY dan Jokowi. "Tentunya kalau beliau memang menginginkan untuk bertemu dengan Presiden dan ada permintaan, nanti akan kami komunikasikan kepada Presiden Jokowi," kata Pramono kepada wartawan.
2 Februari 2017:
Soal dugaan penyadapan, Jokowi mengatakan bahwa tuduhan salah alamat.
"Itu kan isu pengadilan dan yang berbicara itu kan Pak Ahok dan pengacaranya Pak Ahok. Iya kan? Lah kok barangnya digiring ke saya? Kan enggak ada hubungannya."
4 Februari 2017: SBY kembali bercuit:
Bapak Ma'ruf Amin, senior saya, mohon sabar dan tegar. Jika kita dimata-matai, sasarannya bukan Bapak. Kita percaya Allah Maha Adil.
Tidak ada yang lebih membahagiakan selain bangsa ini rukun dan bersatu.
6 Februari 2017:
Sejumlah massa mendatangi kediaman SBY di Kuningan, Jakarta melakukan unjuk rasa. Sejumlah pihak menduga bahwa demonstrasi itu didalangi oleh pihak Istana, walau mereka membantahnya. SBY lagi-lagi menggunakan Twitter untuk berkeluh-kesah:
Saudara-saudaraku yang mencintai hukum dan keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan "digrudug" ratusan orang. Mereka berteriak-teriak.
Kecuali negara sudah berubah, Undang-Undang tak bolehkan unjuk rasa di rumah pribadi. Polisi juga tidak memberitahu saya.
Kemarin yang saya dengar, di Kompleks Pramuka Cibubur ada provokasi dan agitasi terhadap mahasiswa untuk "Tangkap SBY".
Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri, dengan hak asasi yang saya miliki?
Saya hanya meminta keadilan. Soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan kepada Allah SWT.
Kabar baiknya, dari semua kode-kode ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kemungkinan presiden dan mantan presiden ini akan bertemu usai pilkada serentak 15 Februari mendatang. Apakah Anda menantinya?
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/presiden-jokowi-dan-sby-berbalas-pantun-infrastruktur-pajak-lebaran-kuda-lalu-minta-bertemu_20170208_221838.jpg)