Staf Kepresidenan Temukan Banyak Masalah Pembebasan Lahan Tol Semarang - Batang
Ratusan warga dari delapan desa yang terkena proyek pembangunan tol Semarang-Batang melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Kendal
"Nilai yang dikeluarkan tidak hanya fisik tetapi juga non fisik misalkan masa tunggu, pajak, notaris bahkan untuk sawah ada kompensasi kehilangan masa panen dua tahun. Itu kita hitung, kami lakukan sesuai prosedur tidak menaikkan atau menurunkan harga, " terangnya.
Tenaga ahli utama staf kepresidenan Usep Setiawan menyatakan pertemuan tersebut menindaklanjuti pengaduan warga terdampak Jalan tol yang datang ke Jakarta Februari lalu.
Usep ingin masalah yang disampaikan bukan hanya gosip belaka tetapi fakta.
"Sesuai instruksi Pak Jokowi pembebasan lahan jalan tol harus cepat layak, dan adil tanpa mengorbankan hak masyarakat," katanya.
Usep menyatakan pertemuan ini bukan menyelesaikan semua masalah namun ada tindak lanjut solusi selanjutnya.
Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam ini menghasilkan kesepakatan adanya komunikasi antara pihak desa dan warga yang hasilnya nanti akan diteruskan ke pihak berwenang.
"Pertemuan tingkat desa ini jadi kunci masalah ini. Yang hasil pertemuan akan diterukan ke BPN solusinya bisa saja pembaharuan data, atas dasar itu tim apprasial bisa bergerak sebab mereka bekerja sesuai data nominatif dari BPN, " pungkasnya. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/korban-tol_20170519_215803.jpg)