Setnov Akui Tidak Tahu Peran Pramono Anung dan Puan di Proyek e-KTP

Saat itu PDIP menginginkan agar e-KTP dibangun dari hasil integrasi data pajak, BKKBN dan kependudukan. Hasil integrasi data itu lantas divalidasi melalui sistem single identity number. Sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan.

PDIP, kata Hasto, berpendapat bahwa Menteri Dalam Negeri saat Itu, Gamawan Fauzi, seharusnya memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP.

"Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan 'katakan tidak pada korupsi', dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi," kata Hasto. (tribunjateng/cetak/fik/kps).