Praktisi Ekonomi Ragukan Efektifitas Penurunan Tarif Tol

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menurunkan tarif tol bagi angkutan logistik mendapat apresiasi. Namun, masih banyak kalangan meragukan efektifitas penurunan tarif tol terhadap ongkos logistik di Tanah Air. Rencananya Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menurunkan tarif untuk angkutan truk di 39 ruas tol.

Praktisi ekonomi dari Indosterling Capital, William Henley mengatakan, penurunan tarif tol tak akan berdampak signifikan terhadap turunnya ongkos logistik. Hal itu dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi turunnya ongkos logistik.

Menurut William, Senin (2/4). Mahalnya tarif tol bukan semata-mata penyebab tingginya ongkos logistik. Indikator lain yang jadi penyebab mahalnya ongkos logistik adalah kemacetan yang makin menjadi-jadi.

Misalnya, di ruas jalan tol yang menghubungkan Jakarta-Cikampek. Badan Pengatur Jalan Tol mencatat V/C Ratio, rasio volume kendaraan yang masuk berbanding kapasitas jalan yang tersedia, sudah berada di angka 1. Sementara BPJT menyebut angka ideal V/C Ratio, yaitu 0,8, agar kecepatan kendaraan sesuai standar pelayanan minimal.

"Ini patut disayangkan. Apalagi, jalan tol Jakarta-Cikampek merupakan urat nadi utama perekonomian Indonesia," ujar William.

Kemacetan yang semakin parah, lanjut dia, bikin mobilitas angkutan semakin terbatas. Dalam kondisi lancar, sebuah kendaraan bisa melayani pengangkutan barang sebanyak tiga atau empat kali, misalnya. "Kemacetan membuat jumlah perjalanan berkurang hingga hanya dua atau bahkan satu kali. Sangat merugikan," terang William.

Efektivitas penurunan tarif tol untuk transportasi logistik juga berpotensi terasa hambar mengingat masalah klasik dalam sektor ini yaitu, maraknya pungutan liar alias pungli. Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia mencatat ongkos logistik mencakup 24 persen dari biaya barang.

Namun, kata William, biaya tersebut jadi lebih tinggi karena perilaku oknum-oknum di lapangan yang membebani ongkos pengiriman. Asosiasi juga mengklaim pungli membuat pengiriman barang dari China ke Jakarta lebih murah dibanding dari ibu kota ke Padang.

Sementara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mengatakan hal serupa. Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, penurunan tarif tol untuk angkutan logistik tidak serta merta menurunkan harga logistik untuk konsumen akhir.

"Yang mempengaruhi harga pada konsumen akhir bukan semata soal biaya logistik di sektor transportasi," kata Tulus.

Tulus menyatakan, biaya pungutan liar (pungli) di sektor transportasi masih sangat marak, baik di terminal, pelabuhan, dan jembatan timbang. Hal itulah, tegas dia, menjadi benalu sesungguhnya dalam biaya logistik, yang kemudian dibebankan pada konsumen.

"Sekalipun diturunkan tarifnya, hal tersebut akan masih dirasa mahal oleh operator," tutur Tulus.

Ia menyebut, seharusnya pemerintah memfasilitasi angkutan logistik dengan angkutan kereta api, bukan truk. Angkutan logistik dengan kereta api jelas lebih efisien, tanpa pungli dan anti macet, sehingga barang lebih cepat sampai tujuan.

Harmonisasi

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, setidaknya ada 39 ruas tol yang akan dikaji kembali tarifnya. Harmonisasi itu dilakukan dengan kompensasi perpanjangan waktu konsesi dan pemberian insentif perpajakan.