Pantau Pelaksanaan Pilkada di Jateng, DPD RI Soroti DPT dan Akurasi Data Pemilih

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Yasmine Aulia

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Berdasarkan hasil pengawasan DPD RI dalam pilkada serentak di Jawa Tengah, berikut hasil yang didapatkan, Rabu (27/6/2018)

Empat perwakilan DPD RI yaitu Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam, Anggota Komite II Denty Eka Pratiwi, Anggota Komite III Ayu Koes Indriyah serta Anggota Komite IV Bambang Sadono, telah melaksanakan kunjungan pengawasan dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah.

Adapun beberapa poin penting atas hasil pelaksanaan kerja tersebut disampaikan oleh Akhmad Muqowam.

Secara umum, pelaksanaan pemungutan suara di pilkada serentak Jateng meliputi pemilihan gubernur, pemilihan bupati di enam daerah, serta satu pemilihan walikota berlangsung secara tertib, lancar dan aman.

"Kemudian secara prosedural, ada peningkatan kesiapan pelaksanaan pilkada oleh penyelenggara pilkada," tuturnya.

Namun di tengah peningkatan tersebut, masih terdapat beberapa persoalan yang harus diperbaiki. Diantaranya berkaitan dengan proses penyusunan daftar pemilih, sistem manajemen kependudukan (E-KTP), serta ketidakakuratan data pemilih dalam sistem informasi data pemilih (Sidalih).

"Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya penegakan sanksi tegas bagi jajaran yang terlibat pelanggaran," tegasnya.

Pilkada serentak ini juga dinilai sebagai gambaran terkini atas pelaksanaan pilkada langsung.
Adapun beberapa sisi kelemahan pemilihan langsung berkaitan dengan biaya politik yang besar, mencuatnya isu komunal dan kedaerahan, serta tergerusnya persatuan karena beda pilihan.

"Apalagi biaya politik yang besar mengakibatkan banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi," imbuhnya.

DPD RI pun terus mendorong masyarakat untuk memilih calon kepala daerah yang baik, jujur, dapat dipercaya dan cakap untuk mengemban amanah menyejahterakan rakyat.

Muqowam menegaskan bahwa kepala daerah yang terpilih kedepan harus selalu ingat dengan pemberian mandat hari ini. Serta terus membangun ikatan kuat dengan rakyatnya.

"Inilah substansi yang paling penting dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018, sangat dzolim bagi pimpinan daerah apabila ingkar terhadap janji dan mandat rakyatnya" tutup Ketua Komite I DPD RI. (*)