OPINI

OPINI Ummi Nu’amah : Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu

Tahapan demi tahapan sudah di laksanakan antara lain, tahapan perencanaan program, Penyusunan peraturan KPU, Sosialisasi

OPINI Ummi Nu’amah : Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu
Tribunjateng.com/Budi Susanto
Pendistribusian kotak suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan, Sabtu (23/6/2018). 

Perempuan sebagai bagian dari bangsa ini sebenarnya memiliki peran yang cukup startegis di dalam penyelenggaraan Pemilu, akan tetapi aturan yang ada ada pada UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu harus memperhatikan keterwakilan pempuan 30% ternyata belum bisa tercapai, afirmasi keterwakilan Perempuan masih susah untuk dijaga konsistensi dan komitmen secara bersama. Berdasarkan kriteria United Nations Divisions for The Advancenment of Woman, bahwa nilai-nilai Program prioritas perempuan bisa di perhatikan apabila perempuan memiliki keterwakilan sekitar 30-35 %. (Kompas.com, Minggu 10 Juni 2018).

Paling tidak ada tiga hal yang menyebabkan rendahnya angka keikutsertaan perempuan dalam penyelenggara Pemilu.

Pertama, Masalah Budaya (Culture) masyarakat Indonesia, bahwa penyelenggara pemilu di samakan dengan berpolitik praktis. Sebagian Masyarakat masih menganggap bahwa terjunnya perempuan di perpolitikan baik di politik praktis maupun di penyelenggara pemilu adalah sesuatu yang tidak biasa. Tugas yang cukup berat baik dari sisi waktu yang dituntut 24 jam untuk siap dan sedia menjalankan tugas dan tekanan tugas yang cukup tinggi di butuhkan mentalitas yang kuat, menjadikan masyarakat menilai bahwa perempuan tidaklah cocok bertugas di penyelenggaraan pemilu.

Kedua; sebagian Perempuan itu sendiri masih “gagap” terkait dengan hukum, dan menganggap dirinya belum mampu di lihat dari SDM untuk penyelenggaraan Pemilu masih rendah. Sehingga ketika di dorong untuk masuk ke dalam penyelenggaraan pemilu tidak siap dan tidak berani untuk berkompetisi. Di dalam sebuah penelitian di katakan bahwa seorang penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah Bawaslu bahwa memiliki Kompetensi merupakan syarat yang kelima, setelahseorang penyelenggara Pemilu memiliki Visi, mampu menggerakkan massa, memiliki komunikasi yang baik, memiliki kharisma, baru yang kelima adalah memiliki kompetensi.

Ketiga; masih lemahnya UU 7 Tahun 2017 tentang pemilu, bahwa Komposisi keanggotaan KPU atau Bawaslu memperhatikanketerwakilan perempuan paling sedikit 30 %. Kata memperhatikan disini bahwa tidaklah wajib di semua tingkatan KPU atau Bawaslu untuk memberlakukan affirmative action (tindakan khusus) melakukan pemenuhan quota 30 % dalam rangka peningkatan keterwakilan perempuan pada penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Lemahnya UU 7 Tahun 2017 tersebut, menjadikan beberapa KPU/ Bawaslu di tingkatan Kabupaten/ Kotadi Jawa Tengah tidak ada keterwakilan perempuan, sebut saja Kabupaten Rembang, Jepara.

Perempuan sebagi bagian elemen Bangsa memiliki peran yang cukup penting untuk membangun Bangsa dan Negara dari berbagai lini. Di bidang Pendidikan Perempuan banyak menduduki tempat yang cukup strategis, antara lain sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, di bidang Ekonomi ada Sri Mulyani yang cukup memeberikan inspirasi kepada kaum perempuan untuk berani tampil dan berprestasi sampai tingkat Internasional di Bidang Ekonomi, di Pemerintahan kita mengenal Khofifah Indar Parawangsa yang pernah menjadi Menteri Sosial dan saat ini terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur, dan banyak tokoh perempuan lain, akan tetapi kita lihat hari ini penyelenggara Pemilu hampir di seluruh Propinsi/Kabupaten-Kota sangatlah minim.

PR besar baik bagi Pemerintah maupun Organisasi Perempuan untuk mendorong affirmative action bagi perempuan ikut berpartisipasi dan berjuang untuk NKRI tidak hanya peningkatan affirmasi kuota 30 % perempuan di Lembaga Legislatif ataupun eksekutif akan tetapi juga mendorong perempuan di penyelenggaraan Pemilu.

PR besar ini tidak akan pernah dapat tercapai bilamana tidak ada kerjasama antara Pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif, Dewan Perwakilan rakyat dalam hal ini adalah Legislatif sebagai pembuat UU dan Masyarakat secara luas yang dapat di wakili oleh Organisasi Perempuan untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya yang memiliki sumber daya manusia yang bagus dan siap terjun sebagai penyelenggara Pemilu.

Keterlibatan Perempuan di dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai penyelenggara pemilu sangatlah penting. Masih minimnya penyelengara Pemilu salah satunya dapat kita lihat di Struktur KPU RI hanya ada satu perempuan yaitu Ibu Novida Ginting dari tujuh komisioner, begitu juga di Bawaslu RI Ibu Ratna Dewi Petalolo, satu satu dari lima Komisioner.

Keberadaan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu paling tidak ikut mengawal terjaminnya hak politik perempuan dalam Pemilu, dari keterbukaan bagi kaum perempuan untuk memperoleh pengetahuan tentang politik, dan juga dapat mengawal keterwakilan calon legislatif perempuan dan dengan sifat perempuan yang lemah lembut tetapi tegas mampu mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu, sehingga bisa di dapatkan Pemilu yang berkualitas, berintegritas dan bermartabat. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved