700-an Guru Honorer K2 Banjarnegara Demo Tuntut Diangkat Jadi PNS
Kesamaan nasib membuat mereka dipertemukan bersama 700 an tenaga honorer K2 lain dalam aksi damai di depan pendopo kabupaten
Penulis: khoirul muzaki | Editor: muslimah
Laporan Wartawan Tribun Jateng Khoirul Muzakki
TRIBUNJATENG.COM, BANJARNEGARA - Zahid Ahmadin, Sujadi, Muhaimin dan Susmiati rela berpanas-panasan di bawah cuaca terik alun-alun Banjarnegara. Mereka merupakan guru Kategori 2 (K2) dari Sekolah Dasar (SD) berbeda yang telah mengabdi selama 15 tahun untuk pendidikan.
Kesamaan nasib membuat mereka dipertemukan bersama 700 an tenaga honorer K2 lain dalam aksi damai di depan pendopo kabupaten.
Sejumlah spanduk hingga kertas karton bertuliskan tuntutan dibentangkan. Sebagian membawa bendera merah putih yang dipasang pada tiang.
Dari atas mobil bak terbuka, seorang perempuan di antaranya memimpin orasi di depan gerbang pendopo. Yang dituju tentu bupati sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.
Mereka tak pernah berhenti menyuarakan aspirasi. Meski tuntutan tak kunjung terpenuhi, Zahid masih menyimpan harapan tinggi dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena itu, hampir di setiap kesempatan aksi, Zahid aktif bergabung untuk memperjuangkannya.
'Sudah beberapa kali ikut demo, sebelumnya di Jakarta. Ya itu, cuma dijanjikan terus,"katanya
Tuntutan aksi di Kabupaten Banjarnegara ini tak jauh beda dengan di kota-kota lain dengan aksi serupa.
Para tenaga honorer K2 ini menolak Peraturan Menpan RI Nomor 36 dan 37 Tahun 2018 terkait pembatasan usia, khususnya formasi tenaga honorer K2.
Mereka juga meminta pemerintah mempercepat revisi UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 agar honorer K2 dapat diangkat menjadi PNS tanpa batasan usia maupun instansi.
Zahid sebagaimana tenaga K2 lain akan tetap menuntut diangkat PNS dengan alasan pengabdian yang lama di instansi tempat bekerja.
Melonjaknya kebutuhan hidup dari tahun ke tahun juga mendorong para honorer ini untuk meningkatkan taraf hidup.
Sementara mereka hanya mengandalkan gaji Rp 715 ribu perbulan dari APBD yang masih jauh di bawah UMK. Untuk menerima honor itu, ia pun harus menunggu tiga bulan dengan cara digabungkan (rapel).
Bagi Zahid yang merupakan tulang punggung keluarga, angka itu tentu jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terus membengkak.
Belum lagi untuk membiayai pendidikan anak-anak yang semakin mahal. Untuk mengambil pekerjaan sampingan pun susah lantaran beban kerja di sekolah sudah menyita waktu.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/demo-honorer-k2-di-pendopo-dan-dprd-banjarnegara_20180926_124453.jpg)