Petani Kendeng Lestari Berorasi di Depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah Cemaskan Perairan Sawahnya

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Bare Kingkin Kinamu

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wajahnya penuh dengan cemas.

Tak pernah ia memiliki pikiran untuk berorasi di depan Kantor DPRD Jawa Tengah di tengah terik matahari, Senin (15/10/2018).

Ia adalah Warsiti, petani asal Kudus, Undaan.

"Pengene ning omah (di rumah)," jelas Warsiti kepada Tribunjateng.com.

Ia berada di antara para petani lainnya, ada yang berasal dari Pati, Grobogan, Rembang, dan Blora.

Para petani yang tergabung dalam Petani Kendeng Lestari menyuarakan keinginannya di depan Kantor DPRD Jawa Tengah terkait Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2009-2029.

"Kalau itu dilaksanakan, nanti nasib petani bagaimana," tutur Warsiti.

Baca: Syukuran Panen Melimpah, Warga Kendengsidialit Jepara Kirab 1.000 Ingkung

Sebagai pemilik tanah dan sebagai buruh tani, Warsiti memiliki kekhawatiran jika nanti air untuk pengairan sawah menjadi susah.

"Masak nanti ada tambang dekat pertanian, dewe iki wong cilik (kita ini petani kecil)," jelasnya.

Sekitar pukul 12.30 WIB para masa yang tergabung dalam Petani Kendeng telah sampai di depan Kantor DPRD Jawa Tengah.

Mereka menggunakan 30 truk, sekitar ratusan hingga ribuan masa ikut berorasi.

Panas terik, lalulalang kendaraan tak mengurangi semangat mereka untuk menyuarakan kegelisahan yang ingin mereka sampaikan kepada para pemangku amanah suara rakyat, yakni DPRD Jateng.

"Ya semoga harapan kami di dengar DPRD," imbuh Warsiti.

Tampak para petani lain menyanyikan lagu lir-ilir kemudian melakukan atraksi barongsai sembari menunggu perwakilan dari Petani Kendeng Lestari untuk bertemu dengan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jateng.

Dari pantauan Tribunjateng.com orasi ini mengemukakan Perda yang mengizinkan adanya penambangan karst di wilayah Kendeng.

"Di sanakan sumber air, kenapa ditambang," imbuh Warsiti.

Ada beberapa pihak yang mengawal penyampaian orasi ini, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan beberapa mahasiswa dari berbagai daerah.

"Kebijakan pemerintah ya harus melihat rakyat kecil juga," jelas Eko mahasiswa Pertanian Unwahas kepada Tribunjateng.com.

Kebijakan-kebijakan yang tercatat dalam Perda RTRW 2009-2029 tersebut menyangkut banyak hal.

"Pertambangan di Kendeng masih ada, ada juga draft pembuatab PLTU di 10 wilayah Jawa Tengah. Apa itu bermanfaat untuk masyarakat?" jelas LBH Semarang, Ivan Wegner.

Baca: Musim Hujan Segera Tiba, BMKG Ingatkan Ancaman Banjir Bandang

Tercatat di Jawa Tengan memiliki 4 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sedang dalan proses yakni Jepara, Cilacap, Batang, dan Rembang.

Dalam RTRW tersebut akan dibuat PLTU lagi 6 wilayah Jawa Tengah.

"Yang membuat rusak alam itu manusianya. Hal seperti ini harus diatur dengan cukup jelas. Energi kita dari PLN bahkan lebih dari cukup," imbuh penjelasan Ivan.

Bagi petani seperti Warsiti, mencari nafkah dari bertani sudah menjadi nasibnya.

Dari sana keluarganya bisa mencukupi kebutuhan hidup.

Warsiti merupakan potret kecil petani di daerah.

Ia hanya tahu peraturan tersebut merusak lingkungan dan pengairan sawah.

Terlebih mengenai tambang karst di Kendeng.

"Saya tidak lulus SD. Saya juga tidak mengerti bagaimana mereka membuat peraturan tersebut. Apa benar mereka melihat langsung petani seperti kami?" imbuh Warsiti.

Para orator berkumpul saat 9 orang yang mewakili mereka tampak keluar dari Gedung DPRD Jateng.

Apakah benar peraturan daerah RTRW ini sudah digodok matang untuk pertumbuhan ekonomi rakyat?

Itulah pertanyaan sederhana Warsiti yang menamatkan SD pun tidak.

Pukul 16.30 WIB para petani tersebut berbalik, meninggalkan sisa-sisa pertanyaan tentang hidup.

"Apakah yang saya perjuangkan sebenarnya? Tentu kehidupan yang lebih baik," tandas Warsiti sembari duduk berbaur bersama rekan petani lainnya sembari menyudai percakapan dengan Tribunjateng.com. (*)