Rizal Ramli: Rupiah Terpuruk Sepanjang Sejarah, Kok Berani-beraninya Jual Mimpi

"Sekarang anggaran kita kurang lebih Rp 2.200 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita. 10 tahun lalu sekitar Rp 1.000 triliun", ujar JK dalam sambutannya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2018 di Kantor BPKP Pusat, Jakarta, Selasa (17/6/2018) seperti yang dilansir dari Kompas.com.

Dijelaskan Kalla, hal itu disebabkan oleh anggaran rutin negara, termasuk anggaran belanja barang, lebih besar nilainya dibandingkan anggaran pembangunan.

"Tahun ini, anggaran belanja barang sekitar Rp 300 triliun, sedangkan anggaran pembangunan itu hampir Rp 200 triliun.

Baca: Balas Cuitan Arsul Sani soal Divestasi Freeport 51 Persen, Dahnil Anzar: Stop Merusak Nalar Sehat

Baca: HMI BADKO JATENG -DIY Ajak Mahasiswa Menjaga Iklim Demokrasi Damai dan Sejuk

Baca: Jokowi Tegur BPJS, Fahri Hamzah: Saya Buka Catatan, Semoga Presiden Membaca Fakta yang Benar

Baca: Ditetapkan Jadi Tersangka, Inilah Postingan Terbaru Ahmad Dhani

Ada perbedaan hampir 100 triliun dengan anggaran belanja barang," jelas JK.

Anggaran belanja yang lebih besar dan tidak diimbangi dengan anggaran pembangunan mengakibatkan minimnya infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah tentu saja menginginkan pertumbuhan yang lebih tinggi, di mana akan tercapai pembangunan yang berkualitas.

Menurutnya, hal itu dapat tercapai dengan koordinasi berbagai lembaga dan instansi pemerintah.

Mulai dari perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), anggaran oleh Kementerian Keuangan, hingga pelaksanaan oleh kementerian lainnya.

Termasuk, integrasi berbagai lembaga pengawas anggaran negara tersebut. Lembaga yang dimaksud yaitu BPKP, BPK, KPK, direktorat jenderal, kejaksaan, dan kepolisian. (TribunJateng.com/Woro Seto)