Anggota DPR Korupsi, Mahfud MD: Tak Pantas Lembaga Negara Dipimpin Tersangka Korupsi
Taufik Kurniawan menjadi tersangka korupsi, Mahfud MD sebut tak pantas negara dipimpin koruptor
Penulis: Ardianti WS | Editor: abduh imanulhaq
lihat foto
Penetapan itu merupakan hasil pengembangan KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.
Berikut adalah fakta-fakta yang dilansir dari Kompas.com dari penetapan Taufik Kurniawan sebagai tersangka.
1. Didekati Mantan Bupati Kebumen
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, setelah M Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk Taufik untuk mengurus anggaran DAK Kabupaten Kebumen.
Pendekatan itu dilakukan mengingat posisi Taufik yang menjadi anggota sekaligus pimpinan DPR.
"TK diduga dianggap mewakili dapil Jawa Tengah VII, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga. TK selaku Wakil Ketua DPR bidang ekonomi keuangan yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi XI dan Badan Anggaran," kata Basaria dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/9/2018).
2. Diduga akan terima fee 5 persen
Saat itu ada rencana alokasi DAK senilai Rp 100 miliar.
Basaria memaparkan, diduga pengurusan DAK ini mematok fee sekitar 5 persen dari nilai total anggaran DAK yang akan dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen.
"MYF diduga menyanggupi fee 5 persen, dan kemudian meminta fee 7 persen pada rekanan di Kebumen," kata dia.
Baca: Seorang Polwan Diperkosa Semalaman Oleh Tiga Temannya saat Pingsan Seusai Pesta Miras
Baca: Peserta CPNS Kabupaten Kendal Galau Karena Belum Dapat Kepastian Jadwal Tes SKD
Baca: Inilah Detik-detik Pengangkatan Sebagian Black Box Lion Air JT 610 yang Telah Ditemukan
3. Penyerahan fee bertahap dan sandi "satu ton"
Menurut Basaria, penyerahan uang diwakili oleh utusan Yahya dan Taufik melalui sejumlah pertemuan di beberapa hotel di wilayah Semarang dan Yogyakarta.
Pada pertemuan itu, KPK mengidentifikasi penggunaan kamar dengan fasilitas pintu yang menghubungi kedua kamar.
Penyerahan tersebut dilakukan secara bertahap. Namun, kata Basaria, penyerahan tahap ketiga gagal.
