Fahri hamzah Sebut Janji PKS Hapus Pajak Motor Langkah Mundur Tidak Visioner
Fahri Hamzah menanggapi rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait penghapusan pajak dan pemberlakuan SIM seumur hidup tidak visoner
Penulis: Ardianti WS | Editor: abduh imanulhaq
Hampir semua negara maju dimana pelayanan publiknya bagus tax rationya pasti besar (antara 20%-40%). Negara skandinavia (negara dengan pelayanan publik terbaik) memiliki tax ratio di atas 40%. Tax rasio indonesia hanya 11%. Pajak itu cermin perasaan akan kehadiran negara.
Dan karena secara filosofis pajak ini juga memiliki fungsi pengaturan maka ciri masyarakatnya juga kelihatan: tertib, disiplin dan sejahtera, serta tanti-diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan publik. jenis transportasinya variatif: Bus, Subway, MRT, Commuter Line dll.
Dalam konteks teori dan pengalaman tersebut, ide penghapusan #PajakMotorDanSIM adalah langkah mundur dan tidak visioner. Serta tidak didukung konsep implementasi yang kongret dan rasional. Motifnya mengejar dukungan individu tapi mengorbankan publik.
Perlu diketahui bahwa pajak kendaraan merupakan sumber penerimaan keuangan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu antara 25-60 persen. Kalo dibandingkan dgn Total APBD memang tampak kecil, krn APBD juga ditopang oleh DAU, DAK, dan dana perimbangan.
Tp kalo dibandingkan dgn total PAD, jelas pajak kendaraan ini besar dan signifikan. Kalo potensi pajak ini hilang, maka pemda pasti akan “shutdown” dan stabilitas pelayanan publik akan terganggu. Maka saya mendengar, tidak ada Pemda yg setuju termasuk DKI dan Jawa Barat.
Sampai tahun 2018 jumlah kendaraan secara nasional 111 juta, 91 jutanya kendaraan roda dua. katakan pajak motor itu kita rata2kan 250ribu. Maka potensi pajak yang hilang per tahun secara nasional 91 juta x 250 rb = 22.7 triliun. Angka yg cukup besar bagi daerah.
Kalo kita bagi 34 propinsi, akan kita dapatkan rata-rata potensi kehilangan pajak sekitar 600 milyar. Tentu besar tiap propinsi tergantung volume kendaraan roda duanya. Bagi pemda tentu sumber pendapatan ini besar dan signifikan. Ini ruang manuver Pemda dalam pembiayaan
Pemda tidak boleh hutang. DAU dan DAK juga tdk bisa digunakan secara fleksibel, karena ada mekanisme pusat yang mengatur. Sumber keuangan apa yang bisa menggantikan, dan siap mengganti potensi keuangan yang hilang ini? Pemda akan dibuat kalangkabut. #PajakMotorDanSIM
Jangankan membuat jalan baru, untuk memperbaiki jalan yang rusak saja selama ini pemda sudah kehabisan akal. Apalagi kalo sumber pendapatan daerah ini hilang. Sistem sentralisasi dalam pengelolaan pendapatan nEgara membuat Pemda tidak punya banyak pilihan. #PajakMotorDanSIM
• Mojang Karawang: Siswi SMA Favorit Pemeran Video Dewasa Itu Ternyata Berprestasi
• OPPO A7 Bisa Dipesan Sekarang, Ini Spesifikasi dan Harganya Hanya Rp 3 Jutaan
• Ramalan Zodiak Hari Ini Selasa 27 November 2018, Aquarius Banyak Dibicarakan Orang di Belakang
Ide penghapusan pajak kendaraan bermotor ini juga akan mengakumulasi permasalahan yang selama ini justru ingin kita pecahkan. Over konsumsi bbm, polusi, kemacetan dan perilaku inefisiensi lain yang menimbulkan biaya sosial dan itu ditanggung publik.#PajakMotorDanSIM
Logika yang mengatakan bahwa yang membuat macet, polusi dan tdk efisien itu kendaraan roda empat. Lalu menghapus pajak kendaraan roda dua. Ini logika yang keliru. Dan tidak konsisten. Sebab keduanya sama saja dalam perspektif publik. #PajakMotorDanSIM
Pajak sebagai instrumen ekonomi akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Selama ini pemerintah menerapkan pajak progresif utk kepemilikan kendaraan, semakin banyak kendaraan yang dimiliki maka pajaknya akan berlipat besarnya. ini efektif utk membatasi volume kendaraan.
Penghapusan pajak akan berlaku hukum sebaliknya, yaitu secara rasional orang akan mudah memiliki motor, satu keluarga bisa memiliki lebih banyak sehingga volume kendaraan dijalan lebih cepat bertambah. Bisa2 satu rumah punya 5 motor, 5 pembakar BBM dan 5 pengambil ruang jalan.
Potensi pajak hilang sehingga jalan tidak bisa diperlebar, jalan rusak tidak bisa diperbaiki dan secara perlahan kepentingan publik terganggu, kepentingan individu pun akan terusik. Akibatnya juga akhirnya nanti diderita oleh pengendara motor. #PajakMotorDanSIM," tulisnya.
Diketahui, PKS akan menghapus pajak sepada motor dan pemberlakuam SIM seumur hidup jika terpilih di Pemilu 2019.