Usai Twitwar dengan Mahfud MD Soal Freeport, Rizal Ramli Sebut Sosok Gus Dur dan Megawati

TRIBUNJATENG.COM- Pakar Ekonomi sekaligus Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli memberikan tanggapan atas  soal kepemilikan saham PT Freeport Indonesia dan kembali menyebut nama Gus Dur dan Megawati.

Hal tersebut disampaikan Rizal Ramli di laman Twitter miliknya, @RamliRizal, yang diunggah pada Sabtu (22/12/2018).

Awalnya Mahfud MD melalui laman Twitter @mohmahfudmd memaparkan persoalan yang terjadi terkait ribut-ribut pembahasan divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Merasa kurang sepaham dengan Mahfud MD, Rizal Ramli lantas menuliskan jika kicauan Mahfud hanya berupa penjelasan normatif.

Rizal Ramli juga mengungkapkan terkait kontrak dengan Freeport di tahun 1991 yang disebutnya cacat hukum.

"Sahabat saya Pak @mohmahfudmd hanya lihat dari luar dan secara normatif.

• Mahfud MD Ungkap Kepribadian Habib Rizieq Shihab

• Usai Disindir Mahfud soal Freeport, Rachel Maryam: Utang Bayar Saham yang Harusnya Gak Usah Dibeli

• Video Klip Lagu Tangan Besi Fadli Zon dan Ahmad Dhani Lebih Banyak Dislike

Kontrak Kedua Freeport 1991 cacat hukum, karena ada penyogokan terhadap Menteri Pertambangan Indonesia," kata Rizal Ramli.

Mahfud MD pun membalas pernyataan tersebut.

Ia juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli jika dirinya memaparkan persoalan PT Freeport Indonesia dari sisi normatifnya.

Namun, ia mengatakan jika masalah utamanya memang terkait norma.

Mahfud MD lantas bertanya alasan Rizal Ramli yang tidak menyelesaikan permasalahan tersebut padahal kala itu Rizal Ramli menduduki posisi penting di pemerintahan.

"Sahabat saya Pak RR (Rizal Ramli, red) betul, saya berbicara normanya. Karena disitulah simpul problemnya.

Tapi Pak RR kan pernah di posisi penting. Kalau tahu ada cacat hukum atau penyogokan saat itu, mengapa saat Anda jadi menkeu tak anda selesaikan?

Jawabannya, tentu, krn masalahnya tak semudah itu," jelas Mahfud.

Rizal Ramli kemudian membalas unggahan Mahfud.

Rizal Ramli mengungkapkan, tiga bulan setelah permasalahan Freeport, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berakhir masa jabatannya.

Bahkan, jelasnya, CEO PT Freeport kala itu, James Moffett sebelumnya sudah mengaku salah dan mau membayar seharga 5 miliar dollar agar tak masuk penjara karena menyogok pejabat RI kala itu.

"Sahabat saya Pak @mohmahfudmd mungkin lupa 3 bulan kemudian Gus Dur diganti.

CEO James Moffett sudah ngaku salah, makanya bersedia bayar $5M daripada masuk penjara karena menyogok pejabat RI," kata Rizal.

Kembali memaparkan argumennya, Mahfud MD pun membalas dan mengatakan bahwa divertasi adalah hal yang tepat.

Terkait James Moffett, Mahfud MD menjelaskan bahwa hal tersebut terpisah dengan apa yang ia bahas.

Terlebih kasus tersebut telah berlalu hingga 18 tahun.

• Tsunami Banten, Fadli Zon: Kenapa Begitu Lengah Tak Ada Peringatan

• 15 Menit Sebelum Tsunami Banten, Kembaran Ifan Seventeen Sudah Perkirakan Tempat Lari

• UPDATE Penembak Perwira TNI Ditangkap, Pelaku Anggota TNI AU, Ini Identitasnya

Di akhir kicauannya, Mahfud MD mengajak Rizal Ramli bertemu dan berdiskusi lebih jauh.

"Kalau begitu faktanya berarti benar, masalah Freeport harus dilakukan dengan nego untuk kontrak baru seperti divestasi.

Soal pengakuan James Moffett itu soal terpisah karena skrang sudah lewat dari 18 tahun.

Pak RR, next week kita atur lunch atau dinner lagi ya. Kangen berdiskusi lagi," cuit Mahfud.

Setelah itu, Rizal Ramli mendapatkan pertanyaan dari netizen terkiat digulingkan posisi Gus Duir dari presiden apakah soal Freeport.

"Apakah gusdur dijatuhkan gara2 masalah freeport ini? iya!!!," tulis @saltlander

Lantas, Rizal Ramli kembali menegaskan abhwa hal tersebut hanya permasalah kulit.

Rizal Ramli lantas menyampaikan tanda-tanda inlander seolah-olah Amerika yang mengatur.

Kemudian, Rizal Ramli menyebut Megawati meminta Gus Dur agar minta maaf karena suatu ucapan namun Gus Dur menolak sehingga bola panas dan Gus Dur dijatuhkan dari jabatannya.

"Ini analisa kulit masalah. Tanda2 inlander, segala2 seolah Amerika yg atur. Ketika Mbak Mega mau Gus Dur minta maaf krn sesuatu ucapan. Gus Dur tidak mau, mulailah bola menggelinding, tank2 Kostrad menghadap istana, politisi sipil ambil kesempatan utk impeach Gus Dur. No US," tulis Rizal Ramli.

Diketahui, pemerintah secara resmi menguasai saham mayoritas di PT Freeport Indonesia melalui PT Inalum (Persero), Sabtu (22/12/2018).

Dikutip dari laman resmi Setkab, dengan beralihnya kepemilikan saham mayoritas ke Inalum, Kontrak Karya Freeport berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP).

IUPK-OP itu menggantikan Kontrak Karya yang sudah berjalan dari tahun 1967 dan 1991 (pembaharuan) dengan masa berlaku sampai 2021.

Dengan terbitnya IUPK ini, maka PT Freeport akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi.

PT. Freeport Indonesia juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.

Dalam divestasi saham ini, Inalum membayar 3,85 miliar dolar AS kepada Freeport McMoran Inc (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan Inalum meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen

Menurut Jokowi, telah resminya 51 persen lebih saham Freeport dikuasai Inalum, maka hari ini menjadi sejarah bagi Indonesia setelah puluhan tahun menjadi pemegang saham minoritas.

"Ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bahwa nantinya pendapatan, baik pajak, non pajek, royalti lebih baik dan inilah kita tunggu," ucapnya.

Jokowi menuturkan, persoalan mengenai lingkungan terkait pembangunan smelter Freeport pun telah terselesaikan dan memperoleh kesepakatan. Masyarakat di Papua pun telah mendapatkan 10 persen saham dari Freeport.

• Setelah Menikah, Ovi Duo Serigala Pindah Keyakinan: Jangan Salahkan Suami Saya

• Kecewa, Fahri Hamzah: Kau Suka Berbohong, Aku Tak Bisa Memaafkan Kebohongan

• Peruntungan Shio Hari Ini Rabu 26 Desember Tahun Anjing Tanah Imlek 2659

"Saya mendapat laporan terkait lingkungan yang berkaitan dengan smelter telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja. Dan juga masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. Dan tentu saja papua dapat pajak daerahnya," tandasnya.

Sesuai kesepakatan dalam perjanjian Head of Agreement (HoA), Inalum membayar 3,85 miliar dolar AS atau sekitar Rp 56 triliun kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX), untuk menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan tambang tersebut

Holding industri pertambangan PT Inalum (Persero) akan meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 9,36 persen menjadi 51,2 persen.

Melalui peningkatan tersebut, untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah (Pemda) Papua akan mendapatkan alokasi saham.

Dengan begitu, kepemilikan mayoritas entitas Indonesia di PTFI, yang telah mengelola tambang emas dan tembaga di Kabupaten Mimika, Papua, sejak 51 tahun yang lalu, akan segera terealisasi.

Dari 100 persen saham PTFI, Pemda Papua akan memiliki 10 persen, Inalum 41,2 persen, dan Freeport McMoRan sebesar 48,8 persen. Namun, gabungan antara Inalum dan Pemda Papua akan menjadikan entitas Indonesia menjadi pengendali PTFI.

Sepuluh persen saham Pemda Papua tersebut kemudian dibagi menjadi 7 persen untuk Kabupaten Mimika, yang di dalamnya termasuk hak ulayat, serta 3 persen untuk Provinsi Papua.

Melalui saham yang dimiliki, Pemda Papua akan mendapatkan dividen minimal sebesar 100 juta dollar AS atau Rp 1,45 triliun per tahun yang akan didapatkan setelah tahun 2022. Dimana operasional PTFI akan berjalan secara normal setelah masa transisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah.

Selain saham, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di BidangUsaha Pertambangan Mineral, pemerintah daerah juga akan mendapatkan 6 persen dari laba bersih PTFI.

Nantinya, 6 persen laba bersih itu akan dibagi menjadi 2,5 persen untuk Kabupaten Mimika, 2,5 persen untuk Kabupaten di luar Mimika, dan 1 persen untuk Provinsi Papua.

Seluruh manfaat tersebut berada di luar bantuan CSR dan community development serta pendapatan pajak daerah dan royalti. Terkait pembelian saham Pemda Papua, Inalum akan memberikan pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)s Papua sebesar 819 juta dollar AS yang dijaminkan dengan saham tersebut. Cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen PTFI yang akan didapatkan oleh BUMD Papua.

Namun, menurut Kepala Komunikasi Korporat dan Hubungan Antar Lembaga Inalum Rendi A. Witular, dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan.

“Tidak ada dana dari APBD Pemda Papua yang digunakan untuk membeli saham. Cicilan dari pembelian saham akan dibayarkan melalui dividen PTFI dan tidak semuanya dipakai untuk bayar cicilan. Akan ada uang tunai yang akan didapatkan oleh Pemda setiap tahunnya,” terang Rendi dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima Jumat (21/12/2018).

Lebih lajut, dia mengatakan, saham Pemda Papua tersebut nantinya akan dimasukan ke perusahaan khusus bernama PT Indonesia Papua Metal dan Mineral. Di mana sahamnya akan dimiliki Inalum sebesar 60 persen dan Pemda Papua melalui BUMD sebesar 40 persen.

“Struktur kepemilikan pemerintah daerah tersebut adalah struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek. Termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham,” ucapnya. (TribunJateng.com/Woro Seto)