Pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok Semarang Masih Terkendala Pembebasan Lahan

Dia belum dapat memastikan kapan keputusan MA. Namun, jika keputusan tidak sesuai dengan harapannya, dia akan menerima apapun keputusan akhir.

"Saya patuh hukum. Kalau pada akhirnya dikasih Rp 700 tidak apa-apa," imbuhnya.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi sudah mengajak diskusi bersama dengan para pemilik lahan yang belum bebas ini.

Saat ini, enam lahan tersebut masih dalam penyelesaian di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kondisinya Tambaklorok unik. Kampungnya mau dibangun tapi ada saja yang tidak mau dibebasin, minta ganti untung tinggi," kata Hendi, sapaan Wali Kota Semarang.

Menurutnya, penyelesaian enam lahan yang belum bebas ini memang perlu tahapan-tahapan. Hingga kini, pihaknya masih menunggu keputusan pengadilan.

Menanggapi perubahan desain jalan di Kampung Bahari Tambaklorok, Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Permukiman Strategis (PKPS) Pramihardi Nur Cahyono mengatakan, perubahan desain jalan disesuaikan dengan perbatasan air dan daratan.

Perubahan ini dilakukan agar tetap ada ruang atau daratan di sebelah timur jalan.

Jika desain awal tetap diterapkan, sisi timur akan langsung terkena laut.

Sehingga, pihaknya mengubah desain sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

"Yang namamya desain bisa berubah berdasarkan kajian. Desain awal setelah dicek membutuhkan ini dan itu. Perubahan tentunya menyesuaikan kondisi lapangan," jelas Pramihardi.

Dikatakannya, proyek pembangunan jalan memerlukan lahan selebar 20 meter.

Lahan tersebut 10 meter untuk jalan di sisi kanan dan kiri, 8 meter median jalan, dan dua meter drainase sisi kanan dan kiri. Namun, hingga kini proyek tersebut belum rampung.

Dia menambahkan, akan mengadakan negosiasi terakhir dengan pemilik enam lahan yang belum bebas ini pada 2 April mendatang.

"Manakala setuju, segera pencairan. Manakala tidak setuju kami segera eksekusi dengan berpegang surat eksekusi dari PN," terangnya. (eyf)