Rahmadi Pertanyakan Kelanjutan Proyek Pengurugan Kali Banger yang Terhenti

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Warga Kampung Tambakrejo Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara yang terdampak normalisasi banjir kanal timur (BKT) mempertanyakan proyek pengurugan muara Kali Banger yang tengah berhenti.

Ketua RT 05 RW 16, Kampung Tambakrejo, Tanjungmas, Rahmadi menuturkan, sudah hampir satu bulan proses pengurukan lahan berhenti.

Dia tidak mendapatkan pemberitahuan tentang hal itu dari pihak proyek maupun instansi terkait.

Padahal selama ini dia dan warga lain menantikan pengurukan segera rampung agar mereka bisa secepatnya berpindah dari bantaran sungai Banjir Kanal Timur (BKT) menuju muara Kali Banger.

"Pada Senin (25/3/2019) lalu, kami mendatangi kantor wali kota untuk laporan tentang berhentinya proses pengurukan, tapi kami hanya bisa menemui staf saja. Kami diminta menunggu pemberitahuan maksimal empat hari," terang Rohmadi, Rabu (27/3/2019).

Selain melaporkan hal ini kepada Wali Kota Semarang, pihaknya juga memberikan tembusan kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana yang mengerjakan proyek normalisasi BKT.

"Pihak terkait tidak memberi tahu alasan ataupun kendala kenapa pengurukan berhenti. Tahu-tahu alat berat ditarik semua. Padahal, kami ingin segera pindah," tandas Rahmadi.

Dia berharap, pihak terkait bisa secepatnya memberikan kepastian kepada warga terkait relokasi mereka ke muara Kali Banger.

Pasalnya, kondisi saat ini rumah dan jalan kampung warga Tambakrejo sering tergenang air dan terendam lumpur karena tambak-tambak di belakang rumah warga yang awalnya menjadi tanggul saat ini telah dikeruk.

"Akbatnya ketika hujan, air datang dan lumpur langsung mengenai jalan. Otomatis jalan menjadi licin dan becek. Kondisi ini tentu mengganggu aktivitas," katanya.

Berhentinya proyek pengurukan tersebut, lanjut Rahmadi, juga sangat dirasakan oleh warga Tambakrejo yang terpaksa harus menyewa rumah.

Sebab, sebagian dari mereka rumahnya telah dibongkar untuk proses pengurukan.

"Semakin lama proses pengurukan Kali Banger, akan semakin lama pula mereka menyewa rumah. Itu memberatkan," ujarnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai BBWS Pemali juana, Dani Prasetyo menerangkan, muara Kali Banger sebenarnya sudah diurug.

Hanya saja, pemerintah menghendaki eksekusi relokasi dikakukan setelah Pemilu 2019. Hal ini untuk mengindari sesuatu yang tidak diinginkan menjelang pesta demokrasi ini.