Sebelum Ada Masalah Korupsi, Mading Elektronik Ternyata Program Prioritas Kabupaten Kendal

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Pengadaan majalah dinding elektronik atau E-Mading menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kendal.

Hal ini disampaikan oleh saksi yang merupakan anggota komisi A DPRD Kabupaten Kendal, Rubiyanto di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (8/4/2019).

Politisin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tidak ada hubungannya komisinya selama ini dengan pengadaan mading elektronik tahun 2016.

Namun dirinya ditunjuk sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kendal selama pembahasan anggaran proyek E Mading.

"Prosesnya bersama tim anggaran Pemkab, dan Banggar. Pembahasan anggaran disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Renca kerja (Renja)," ujarnya saat dihadirkan menjadi saksi pada sidang korupsi e mading di pengadilan Tipikor.

• Kasus Korupsi Mading Elektronik di Kendal, Pengadaan Barang Tak Tersertifikasi Kemenkumham

Selama pembahasan, kata Rubiyanto, sempat terjadi pro dan kontra. Namun akhirnya wacana tersebut disetujui karena tidak bertentangan dengan undang-undang.

"Dalam Undang-undang 20 persen dana APBD dialokasikan ke pendidikan," ujar dia.

Menurutnya, proyek e mading menjadi prioritas bagi pemerintah kabupaten (Pemkab).

Hal ini dikarenakan Pemkab akan mencanangkan Smart city di Kabupaten Kendal.

"Rencana mau voting. Karena tidak menyalahi aturan perundangan, dan sudah menjadi usulan eksekutif ya monggo," katanya.

Menurutnya, Pemkab mengusulkan anggaran Rp 8 Miliar untuk pengadaan mading elektronik. Namun usulan tersebut hanya disetujui Rp 6 Miliar.

"Karena sudah disetujui maka harus segera diparipurnakan. Menjadi dasar tim teknis dalam RKA. Hal ini untuk menyusun Perda APBD," ujar dia.

Dikatakannya, proses pembahasan di Banggar dilakukan paling lama satu dari pengajuan. Selama pembahasan dirinya mengaku tidak mendapatkan Fee.

"Prosedur bisa satu bulan dari pengajuan. Gedog terakhir 4 bulanan," ujar dia.

Sementara, Kepala Bapeda Kabupaten Kendal, M Toha mengatakan rencana e mading muncul di anggaran perubahan. Wacana e-mading tersebut muncul tanpa melalui Musrenbang.