Kasus Korupsi DAK: KPK Larang Pejabat Temui Wali Kota Tasikmalaya

Budi Budiman pernah menjadi saksi dalam persidangan Yaya Purnomo pada Senin, 17 Desember 2018. Budi mengakui meminta bantuan Yaya untuk pengurusan DAK dan DID untuk Kota Tasikmalaya.

Budi mengaku mengenal Yaya lewat Puji Suhartono. Budi memastikan, ada beberapa kali pertemuan untuk keperluan tersebut. Tapi Budi membantah pernahmemberikan sesuatu atau apa pun ke Yaya maupun Puji untuk pengurusan DAK dan DID.

"Enggak ada. Tidak, tidak sama sekali," ujar Budi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Keterangan Budi Budiman yang membantah pemberian uang tersebut berbeda dengan keterangan Puji Suhartono dalam persidangan Yaya Purnomo pada Senin 3 Desember 2018. Puji mengakui ada uang sebesar Rp 165 juta yang diterima Puji dari Yaya Purnomo saat pengurusan DAK Kota Tasikmalaya 2018.

Dalam kasus ini, KPK menangkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Kota Tasikmalaya Adang Mulyana. KPK diduga akan melakukan pemeriksaan di kantor Dinas PUPR Kota Tasikmalaya.

Segel Kantor PUPR

Penyidik KPK menggeledah kompleks Pemkot Tasikmalaya, Rabu (24/4) dimulai pukul 10.00 WIB. Penggeledahan dilakukan dimulai dari ruang kerja Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman.

Satu jam setengah setelah itu, sejumlah petugas penyidik KPK meninggalkan ruangan. Kepala Dinas PUPR Adang Mulyana dan Sekretaris Daerah Ivan Dicksan berangkat ke suatu tempat menggunakan mobil bersama sejumlah penyidik KPK. Diduga rombongan itu berangkat menuju kantor dinas PUPR Kota Tasikmalaya.

Dikabarkan salah satu ruangan di kantor dinas PUPR Kota Tasikmalaya telah disegel penyidik KPK. Hal tersebut dikonfirmasi Sekretaris Dinas PUPR Kota Tasikmalaya, Budi Martanova saat dihubungi melalui sambungan telepon.

"Kebetulan tadi dalam rangka tugas ke luar kota. Nah kebetulan saya pulang lagi karena katanya ada pemeriksaan. Saya detailnya belum tahu. Tapi saya datang memang ada penyegelan," kata Budi.

Dia belum bisa memastikan terkait kasus apa proses penggeledahan yang dilakukan di dinasnya tersebut. "Saya belum tahu terkait kasus apa," ujarnya.

Kendati demikian, Budi mengatakan pelayanan di dinasnya tidak akan terganggu. "Masalah ini tak akan mengganggu pelayanan dinas PUPR. Apapun yang dihadapi layanan kepada masyarakat akan tetap berjalan," katanya.

Selain kantor dinas PUPR Kota Tasikmalaya, ruang direktur RSUD dr Soekardjo juga informasinya telah disegel KPK. Direktur RSUD dr Soekardjo, Warsisto yang terlihat hadir di Bale Kota saat proses penggeledahan berlangsung enggan banyak berkomentar.

Warsisto mengisyaratkan penggeledahan terkait dugaan pelanggaran pada DAK Kota Tasikmalaya tahun 2018. "Belum tahu (kantornya disegel), Saya di sini. Terkait apa yang telah diperiksa pada 2018 lalu. Belum tahu, memang tahun itu ada bantuan dari DAK RP 18 Miliar, pengadaan alat kesehatan," kata Warsisto. "Pelayanan tidak terganggu," ujarnya.(tribun jabar/isep heri/tribun network/tre/rio)