Meski Anggaran Minim, BBWS Pemali Juana Tetap Jalankan Normalisasi Sungai Dombo Sayung

BBWS Pemali Juana menggelar rapat koordinasi proyek normalisasi sungai Dombo Sayung dengan para kepala desa terdampak di Balai Desa Sayung, Selasa

Meski Anggaran Minim, BBWS Pemali Juana Tetap Jalankan Normalisasi Sungai Dombo Sayung
TRIBUN JATENG/ALAQSHA GILANG IMANTARA
BBWS Pemali Juana menggelar rapat koordinasi dengan kepala desa setempat yang terkena dampak proyek normalisasi sungai Dombo Sayung di Balai Desa Sayung, Selasa (18/6/2019) siang. (Tribunjateng/Alaqsha Gilang Imantara) 

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - BBWS Pemali Juana menggelar rapat koordinasi proyek normalisasi sungai Dombo Sayung dengan para kepala desa terdampak di Balai Desa Sayung, Selasa (18/6/2019) siang.

Dengan anggaran Rp 3,8 miliar, BBWS Pemali Juana akan mengerjakan dari hulu (Desa Karangasem) sampai hilir (Desa Purwosari) dan belum bisa mengakomodir harapan sebagian kepala desa di Demak agar normalisasi sungai dilakukan dari hulu (Desa Karangasem) hingga muara (Desa Bedono).

Meskipun anggaran dari APBN minim, program normalisasi sungai Dombo Sayung dari BBWS Pemali Juana tetap berjalan.

Kepala Desa Purwosari, Nur Kholis, menuturkan, pihaknya mendukung program normalisasi, namun alangkah lebih baik lagi jika proyek normalisasi dikerjakan dari hulu (Desa Karangasem) sampai muara (Desa Bedono) yang berada di dekat laut.

Untuk merealisasikan hal tersebut, dirinya berharap BBWS Pemali Juana menyediakan bego agar nantinya warga setempat bisa mengerjakan secara mandiri proyek normalisasi.

"Jika memang anggarannya minim, kami siap menyediakan pekerja untuk mengoperasikan bego dalam mengerjakan proyek normalisasi," ungkapnya.

Menurutnya, program normalisasi sungai dari hulu sampai muara mampu menyelesaikan permasalahan banjir secara menyeluruh yang sering melanda Desa Sayung.

Kepala Desa Sayung, Munawir berharap penggunaan tanah hurug tidak dimanfaatkan para preman- preman untuk di jual belikan, tetapi harus diperuntukkan untuk kepentingan fasilitas umum dan fasilitas sosial, misalnya pembangunan lapangan, mushola, sekolah ataupun Banda Desa.

"Kami akan membentuk tim khusus di Desa Sayung agar tanah urugan tersebut tidak di salahgunakan oleh orang yang mempunyai kepentingan pribadi, jika ditemukan pelanggaran, akan kami berikan sanksi," ucapnya.

Nantinya, tidak hanya di Desa Sayung, tanah urug hasil normalisasi di setiap desa, akan dikembalikan ke Desa masing-masing untuk dimanfaatkan menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Halaman
12
Penulis: Alaqsha Gilang Imantara
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved