Akhirnya Bupati Demak Tutup Tempat Karaoke di Kota Wali, Maksimal 3 Juli 2019

Setelah Sekian Lama, akhirnya Bupati Demak berani tutup tempat karaoke di Kota Wali.

Akhirnya Bupati Demak Tutup Tempat Karaoke di Kota Wali, Maksimal 3 Juli 2019
IST
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) termasuk Ansor dan Banser bersama tokoh ulama di Kabupaten Demak dan Lembaga melakukan audiensi dengan Bupati Demak, HM. Natsir di kantor Bupati pendopo Pemkab Demak, Rabu (26/6/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Setelah Sekian Lama, akhirnya Bupati Demak berani tutup tempat karaoke di Kota Wali.

Dalam audiensi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) termasuk Ansor dan Banser dengan Bupati Demak, HM. Natsir di kantor Bupati pendopo Pemkab Demak, Rabu (26/6/2019), diputuskan maksimal tanggal 3 Juli 2019, seluruh tempat karaoke di Demak ditutup sebagai wujud penegakan perda nomor tahun 2018.

Audiensi turut dihadiri Kapolres Demak, AKBP Arief Bahtiar, perwakilan Kodim 0716, Kasatpol PP Kabupaten Demak, Ridhodin, dan Ketua MUI Kabupaten Demak, KH Muhammad Asyiq.

Ketua PC Ansor Kabupaten Demak, Nurul Muttaqin, menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya terkait penegakan Perda No 11 yang sudah disahkan pada Agustus 2018.

"Perlu kami sampaikan bahwa karooke pada tahun 2017 adalah sebanyak 26 tahun, dimana ini sangat bertentangan dengan ikon Demak kota wali," ungkapnya.

Pada saat dilantik, lanjutnya, dia mendapatkan mandat untuk membersihkan karaoke dan pada saat istiqosah di Pendopo yang disaksikan ribuan Banser, telah ada kesepakatan untuk menutup karoke pada awal 2018, namun belum juga ditutup.

"Lalu setahun kemudian dilakukan istiqosah lagi, dimana akhirnya diminta ada perda, dimana perda hiburan terwujud setelah pembahasan dan akhirnya di sahkan di DPRD 30 Agustus 2018," ucapnya.

Dikatakannya, dalam perda itu ada klausul 6 bulan harus diundangkan, dimana akhirnya pada Maret 2019 sudah harus selesai, namun faktanya sampai saat ini belum terwujud.

"Maka hari ini, kamu datang untuk menanyakan kapan karaoke di Demak akan di tutup dan direalisasikan," imbuhnya.

Jika ada alasan bahwa perda ini sudah di lakukan yudisial review di MA, namun setelah dilihat di MA bahwa jika masih yudisial review, UU sudah bisa ditegakkan jadi sudah bisa jalan dan harus ada perda kearifan lokal.

Halaman
123
Penulis: Alaqsha Gilang Imantara
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved