TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - KPU Kabupaten Kendal menunda pelaksanaan rapat pleno penetapan anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Penundaan ini dikarenakan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pemilihan legislatif DPR RI.

Ketua KPU Kabupaten Kendal Hevy Indah Oktaria mengatakan, penundaan ini dilakukan hingga keluar hasil persidangan gugatan hasil pemilihan legislatif.

Hasil itu akan diumumkan kepada KPU RI dan dilanjutkan kepada KPU daerah.

"Untuk pemenuhan sidang itu, kami telah mengirimkan berkas barang bukti ke MK untuk pemenuhan gugatan dari Partai Berkarya Pileg DPR RI. Kami sekarang menunggu hasil sidang MK," katanya, Minggu (7/7/2019).

Hevy mengatakan, pihaknya telah membuat surat terkait penundaan rapat pleno penetapan anggota DPRD Kabupaten Kendal kepada berbagai pihak.

Sebelumnya pihaknya juga telah mengirimkan surat undangan rapat pleno tersebut kepada mereka.

"Undangan kepada Forkompinda untuk hadir pada rapat pleno penetapan anggota DPRD Kabupaten Kendal pada 4 Juli 2019. Namun karena ada penundaan, kami susulkan surat pemberitahuan," tuturnya.

Menurut MK akan memberitahukan kepada KPU RI terkait daftar KPU daerah yang mengalami perselisihan hasil pemilu.

Nantinya dari pemberitahuan itu akan diteruskan kepada KPU daerah.

"Nantinya jika daerah yang tidak mengalami perselisihan hasil pemilu agar melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dengan memedomani tahapan pemilu. Namun karena surat pemberitahuan itu belum keluar, proses penetapan belum dapat kami laksanakan," pungkasnya. (Dhian Adi Putranto)