Ganjar Pernah Ingatkan Bupati Kudus Sebelum Ditangkap KPK: Orang Ini Ndableg 'Angel Dikandani'

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - ‎Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kembali angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kudus, M Tamzil, dan delapan orang lainnya, Jumat (26/7/2019) kemarin.

Menurut Ganjar, sejak mula saat pelantikan kepala daerah terpilih pada tahun lalu‎, ia sudah memberikan pesan khusus kepada Tamzil.

"‎Kudus sudah saya ingatkan betul karena daerah ini unik.

Bupati terpilih pernah terjerat kasus korupsi, eh ini terulang lagi‎," kata Ganjar, di sela-sela proses ruwat cukur rambut gimbal di alun-alun Wonosobo, Sabtu (27/7/2019).

• BREAKING NEWS: Kecelakaan di Tol Cipali, Bus Sinar Jaya Tujuan Pekalongan Terguling Timpa Avanza

• BREAKING NEWS: Kecelakaan di Tol Tegal, Elf Hadroh Al Munsyidin Pekalongan Terguling Hindari Kucing

• Lucinta Luna Terancam Penjara 5 Tahun Seusai Dianggap Lecehkan Rivelino Wardhana

• Ruben Onsu Kembali Diteror, Tak Ada Satu pun Pembeli di Geprek Bensu

• Astrid Tiar Mantan Pacar Gading Bongkar Kesetiaan Anak Roy Marten

Dituturkan, bila saat ini ada kepala daerah atau pejabat publik lain yang berani korupsi, maka bisa dipastikan nyalinya memang luar biasa besar.

Menurut dia, kinerja kepala daerah diawasi oleh delapan lembaga/institusi.

Termasuk di antaranya adalah KPK.

"Sehingga kalau ada yang korupsi itu keberaniannya luar biasa, melebihi yang lain," tuturnya.

Pun demikian, pengawasan dari masyarakat sedemikian terbuka pula. Akan tetapi, faktanya Bupati Kudus kembali terjerat kasus korupsi, di mana kali ini ia terkena OTT KPK.

Sebelumnya, Tamzil juga pernah terjerat kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, pada beberapa tahun lalu.

"Maka, saya katakan orang ini nekat dan cenderung ndableg, angel dikandani," katanya.

Ditambahkan, tak hanya terhadap Bupati Kudus, ia memberi wejangan terkait pentingnya menghindari korupsi.

‎"Tiap pelantikan kepala daerah selalu saya sampaikan untuk menjaga integritas.

Kerjasama dengan KPK, dorong Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)," imbuhnya.

Perlu Perwakilan KPK di Daerah

Di samping itu, menurutnya, hanya Provinsi Jateng yang menggelar pelatihan anti-korupsi di KPK.