UPDATE : KPK Sebut Ada Tarif Jabatan di Kudus dan Periksa Sekda dan Belasan PNS di Mapolres

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan pemasangan tarif untuk pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dari kasus dugaan suap jual beli jabatan yang melibatkan penangkapan Bupati Kudus, Muhammad Tamzil.

Hal itu disampaikan juru bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (29/7).

Febri mengungkapkan, pemasangan tarif pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Kudus tidak hanya dimainkan Tamzil, tapi juga pejabat lain di pemkab tersebut. Terkait hal itu, penentuan tarif disepakati kedua pihak, yaitu pejabat pemkab dan calon pengisi jabatan.

"Kami menemukan memang ada tarif untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu, saya belum bisa menyampaikan secara spesifik untuk saat ini. Karena proses penyidikan masih berjalan," kata Febri.

Namun, Febri belum bisa membeberkan nominal tarif pengisian jabatan-jabatan itu karena masih dalam penyidikan. "Tapi, (tarif) itu tergantung dengan posisi, apakah eselon 2 atau 3 dan kewenangan-kewenangan mereka. Itu poin yang kami gali lebih lanjut dalam proses ini," jelasnya.

Bupati Kudus, Muhammad Tamzil dan enam orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat pagi, 26 Juli 2019. Dari OTT itu, ditemukan barang bukti uang tunai Rp 170 juta sisa transaksi. Sebelumnya, antara beberapa perantara terjadi serah terima uang sebesar Rp 250 juta.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal, akhirnya Muhammad Tamzil selaku Bupati Kudus dan staf khusus Tamzil, Agus Soeranto atas sangkaan penerima suap terkai jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas DPPKAD Kabupaten Kudus, Akhmad Sofyan, selaku pihak yang memberikan uang Rp 250 juta untuk Tamzil juga ditetapkan sebagai tersangka.

Akhmad Sofyan diduga memberikan suap sebesar Rp250 juta untuk Tamzil melalui ajudan Tamzil, Uka Wisnu Sejati, dan Agus Soeranto, dengan tujuan mendapatkan jabatan.

Dari awal, Tamzil diduga memerintahkan Agus Soeranto mencari uang sebesar Rp 250 juta untuk melunasi utang cicilan mobil pribadinya. Kemudian Soeranto meminta uang tersebut kepada Sofyan dengan iming-iming karir Sofyan akan diperlancar.

Kasus ini bermula saat Pemkab Kudus mengadakan seleksi jabatan untuk posisi eselon 2, 3, dan 4. Terdapat empat instansi yang akan diisi, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Sebelum tertangkap oleh pihak KPK, Muhammad Tamzil pernah diproses Kejaksaan Negeri Kudus atas sangkaan korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004. Pengadilan memvonisnya terbukti bersalah dan menghukumnya dengan pidana 1 tahun 10 bulan penjara.

Gilir Calon Kadin dan Ajudan

Untuk mendalami kasus dugaan suap jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Kudus Muhammad Tamzil ini, KPK menerjunkan tim penyidik ke Kudus untuk melakukan penggeledahan di kantor Bupati Kudus dan kantor Kepala Dinas PUPR & Budaya Pariwisata Kabupaten Kudus pada Minggu kemarin.

Febri mengatakan, dari penggeledahan tersebut, petugas KPK menemukan barang bukti berupa dokumen terkait dengan mutasi-mutasi jabatan di Kabupaten Kudus.

Selain itu, sebanyak 11 orang juga diperiksa petugas KPK di Mapolres Kudus. Mereka terdiri dari unsur kepala bagian, calon kepala dinas, serta beberapa ajudan di Pemkab Kudus. Temuan hasil penggeledahan dikonfirmasi ke para saksi yang diperiksa.

Di samping itu, Febri juga menyebut sampai saat ini KPK belum menentukan tersangka baru dalam kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus.

KPK memeriksa sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Kudus, Senin (29/7). Pemeriksaan dilakukan di sejumlah ruang di Mapolres Kudus Desa Klaling, Kecamatan Jekulo.

Di antara yang diperiksa yaitu Sekda Kudus Sam'ani Intakoris dan Heru Subiyantoko Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kudus. Selain kedua pejabat itu masih ada beberapa aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Kudus yang diperiksa, jumlahnya mencapai belasan.

Diketahui, mereka diperiksa sejak pukul 09.00 WIB. Para ASN yang diperiksa itu keluar hanya saat jam salat. Selebihnya mereka masuk ke dalam Mapolres untuk lanjut diperiksa.

"Status kami saksi yang dimintai keterangan," kata Sekda Kudus Sam'ani saat keluar dari Mapolres Kudus untuk salat magrib di Masjid Al-quds Polres Kudus.

Dalam pemeriksaan selama berjam-jam itu ada berbagai pertanyaan dari petugas KPK. Di antara pertanyaan yang dilontarkan, kata Sam'ani, meliputi tugas pokok dan fungsi sebagai Sekda.

"Yang ditanyai tentang tugas pokok fungsi Sekda dan tugas-tugas Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan)," kata Sam'ani.

Menurut Sam'ani, pertanyaan yang dilontarkan kepadanya tidak jauh dengan tugasnya sebagai Sekda. Wajar saja, kata dia, sebab Sekda bertugas perihal segala administrasi di lingkup pemerintah kabupaten. "Saya kooperatif, KPK juga enak," lanjutnya.

Sementara saat disinggung terkait dokumen apa saja yang diambil KPK dari ruang kerjanya, Sam'ani mengaku tidak tahu menahu. "Saya tidak tahu apa saja yang diambil," kata dia.

Sementara Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kudus Heru Subiyantoko lebih irit bicara saat ditanya pewarta. Wajahnya tampak lelah, dia hanya berlalu saat ditanya.

"Wakeh (banyak)," jawab Heru saat ditanya pewarta terkait pertanyaan apa saja yang ditanyakan kepadanya oleh petugas KPK.

Sampai berita ini diturunkan, pemeriksaan kepada sejumlah ASN masih berlangsung.

Pemkab tengah melaksanakan pengisian 4 posisi jabatan pimpinan tinggi pratama, yaitu jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan. (Goz/tribun network)