Calon Terpilih Anggota DPRD Karanganyar Dapat Dilantik Bila Sudah Melaporkan LKHPN

Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar periode 2019-2024, dapat dilantik apabila sudah melaporkan Laporan

Calon Terpilih Anggota DPRD Karanganyar Dapat Dilantik Bila Sudah Melaporkan LKHPN
IST
KPU Karanganyar saat menyerahkan berkas usulan anggota DPRD terpilih kepada Bupati Karanganyar, Juliyatmono di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (12/8/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar periode 2019-2024, dapat dilantik apabila sudah melaporkan Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara (LKHPN).

Itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar, Triastuti Suryandari seusai memberikan berkas calon terpilih anggota DPRD kepada Bupati Karanganyar, Juliyatmono di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (12/8/2019).

Diberitakan Tribunjateng.com sebelumnya, KPU Karanganyar telah menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Karanganyar periode 2019-2024 pada Sabtu (10/8/2019) lalu.

Ketua KPU Karanganyar, Triastuti Suryandari mengatakan, setelah rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Karanganyar periode 2019-2024, selanjutnya KPU mengajukan usulan calon terpilih kepada gubernur melalui bupati.

"Ketentuannya, calon terpilih dapat dilantik apabila sudah menyampaikan LKHPN. Dari 45 calon terpilih sudah menyampaikan LKHPN semua," katanya kepada Tribunjateng.com, Senin (12/8/2019).

Trias sapaan akrabnya menuturkan, pihaknya mengusulkan calon terpilih anggota DPRD Karanganyar kepada gubernur melalui bupati, paling lama tujuh hari setelah rapat pleno penetapan.

"KPU menerima bukti Tanda Terima (TT) LKHPN dari KPK," terangnya.

Adapun terkait LKHPN, ia menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

"Pasal 5, setiap penyelenggara negara berkewajiban salah satunya yang berkaitan dengan LKHPN adalah bersedia diperiksa kekayaan sebelum, selama dan setelah menjabat.

Serta melaporkan dan mengumpulkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat," ungkap Trias.

Sementara itu terkait pelaporan LKHPN, pihaknya tidak mempunyai wewenang akan hal tersebut.

Trias menyampaikan, KPU hanya menerima TT LKHPN yang bersangkutan untuk bisa diusulkan dan dilakukan pelantikan. (Ais)

Polres Salatiga Ikut Kurban 4 Sapi dan 7 Kambing di Idul Adha

Cara Memasak Daging Kambing, 5 Cara Hilangkan Bau Daging Kambing Tertinggal di Mulut

BREAKING NEWS: PNS Sragen Meninggal Kecelakaan Setelah Tabrak Truk Kontainer Parkir

Pelantikan Anggota DPRD Kendal Hari Ini Diundur, SK Gubernur Jateng Telat

Penulis: Agus Iswadi
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved