Kabupaten Jepara Segera Miliki Mal Pelayanan Publik, Permudah Masyarakat Akses Layanan Pemerintah

Sebagai aksi nyata dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemkab Jepara rencananya akan miliki Mal Pelayanan Publik (MPP).

Kabupaten Jepara Segera Miliki Mal Pelayanan Publik, Permudah Masyarakat Akses Layanan Pemerintah
Diskominfo Jepara
Lobi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jepara. 

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Sebagai aksi nyata dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemkab Jepara rencananya akan miliki Mal Pelayanan Publik (MPP).

Keberadaan mal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai jenis layanan yang ada di instansi pemerintah.

MPP ini rencananya akan dipusatkan di Gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bersama, Jalan Kartini nomor 1 Kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara.

Tentang Islam Aboge di Banyumas yang Baru Merayakan Iduladha Hari Ini, Harmonisasi dengan Alam

Beberapa jenis layanan yang akan diberikan di antaranya, terdiri dari pelayanan perizinan terpadu, administrasi kependudukan, pajak dan retribusi, hingga pembayaran rekening PDAM, serta pelayanan lainnya yang akan beroperasi di mal pelayanan ini.

Sekretaris DPMPTSP Jepara Sri Harjanti mengatakan, setelah mengoperasikan MPP ini maka masyarakat yang hendak mengurus perizinan tidak perlu lagi mendatangi berbagai instansi.

“Dengan adanya mal pelayanan publik, pelayanan jadi ringkas dan transparan,” kata Harjanti, Selasa (13/8/2019).

Sementara itu Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Muhammad Subkhan menambahkan, mal pelayanan ini bertujuan agar masyarakat yang mengurus perizinan dan pelayanan lainnya semakin cepat.

Jadi semua kebutuhan yang mengenai perizinan dan pelayanan publik dasar, berada di MPP tersebut.

Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menggelar ekspos MPP dengan Plt Bupati Jepara Dian Kristiandi sebagai langkah awal, serta melibatkan sejumlah instansi terkait.

Kader JKN-KIS Bakal Datangi Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak Iuran

Antara lain DPMPTSP, Disdukcapil, BPKAD, DLH, DPUPR, Diskominfo, Diskopukmnakertrans, Dinkes, dan PDAM.

“Berapa jumlah loket pastinya, kita koordinasikan terlebih dahulu dengan Kemenpan RB. Kemudian yang dengan instasi vertikal harus ada MoU (nota kesepahaman), dan juga perjanjian kerjasama (PKS) terkait hak dan kewajiban yang akan berkantor di MPP,” tutur Subkhan. (goz)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved