Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

100 Anggota DPRD Jateng, Hanya 32 yang Hadir Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden Jokowi

Selama rapat paripurna untuk mendengarkan pidato Kemerdekaan RI ke 74 yang dilakukan Presiden Joko Widodo, kursi di ruang paripurna DPRD Jateng tidak

Penulis: faisal affan | Editor: muh radlis
TRIBUN JATENG/FAIZAL M AFFAN
Seluruh anggota DPRD Jateng yang hadir sedang mengikuti rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo melalui teleconfrence, di ruang rapat paripurna gedung DPRD Jateng, Jumat (15/8). Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menganggap tidak hadirnya nggota DPRD karena kurangnya kesadaran pribadi akan kepentingan bangsa. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Selama rapat paripurna untuk mendengarkan pidato Kemerdekaan RI ke 74 yang dilakukan Presiden Joko Widodo, kursi di ruang paripurna DPRD Jateng tidak terisi penuh.

Setelah dihitung, ternyata hanya ada 32 kursi yang terisi.

Padahal total ada 100 kursi untuk anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Pidato yang disampaikan dalam teleconfrence tersebut, juga disaksikan oleh Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kapolda Jateng Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, dan Pangdam IV/Diponegoro Mochamad Effendi.

Dilantik Jadi Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Pacul Tetap Ketua PDI Perjuangan Jateng

Curi Burung Bernilai Puluhan Juta, Kakak Beradik Ini Ditembak Polisi

Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setyabudi, mengatakan tidak hadirnya seluruh anggota DPRD Jateng merupakan hak masing-masing.

"Tapi teman-teman PKB tadi sudah minta izin resmi tidak bisa hadir karena ada Muktamar.

Jadi mereka ada gawe," paparnya usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah, Jumat (16/8).

Rukma menilai, rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo merupakan masalah kenegaraan dan kebangsaan.

"Kalau menurut saya dahulukanlah kepentingan bangsa ini dibandingkan kepentingan kelompok.

Apalagi kepentingan pribadi," tegasnya.

Selain itu, Rukma menganggap pidato Presiden Joko Widodo sangat menekankan persatuan bhineka tunggal ika.

"Teknologi juga harus dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa dan negara.

Presiden juga meminta birokrasi harus dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat," tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Ketika presiden mengatakan kunjungan kerja untuk anggota legislatif harus dikurangi karena sudah ada teknologi informasi, Rukma setuju dengan hal tersebut.

"Sangat setuju ketika presiden mengatakan efisiensi anggaran dan tidak terlalu sering kunjungan kerja.

Karena saat ini sudah ada teknologi di ponsel masing-masing.

Daripada buang duit, buang waktu, dan buang tenaga yang seharusnya bisa diarahkan ke hal yang lebih relevan," tutupnya.(afn)

Kronologi Truk Terguling di Depan SPBU Ngaliyan Semarang, Sopir Sebut Tak Kuat Mennjak

Doa Bersama Peringati HUT RI ke-74 di Polres Purworejo, AKBP Indra : Semoga Negara Semakin Maju

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved