TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Bawaslu Jawa Tengah saat ini menyusun anggaran guna menyelenggarakan pengawasan Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Berdasarkan regulasi Permendagri Nomor 44 Tahun 2015, penyelenggara pemilu atau calon penerima hibah harus mengajukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) hibahnya ke pemerintah daerah.

Pemda pun wajib membahas bersama-sama.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Tengah, Anik Sholihatun mengatakan, saat ini seluruh Pemda di 21 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 sudah menyampaikan pengajuan RAB.

"Tapi tidak semua Pemda bersedia membahas (anggaran) bersama Bawaslu."

"Ada yang tiba-tiba mengajukan anggaran dengan jumlah sekian. Jadi cukup tidak cukup, harus dicukupkan," jelasnya, Minggu (18/8/2019).

Sampai saat ini pihaknya masih memantau penyusunan anggaran tersebut.

Apabila ada pemerintah daerah yang tidak membahas anggaran secara bersama-sama, Bawaslu menganggap itu sebagai cara memperlemah pengawasan.

"Kami sedang menunggu selama dua bulan ini, daerah mana saja yang alot dan responnya buruk terhadap penyusunan anggaran pengawasan," tegasnya.

Anik sekali lagi mengatakan, pembahasan anggaran secara bersama-sama antara pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu merupakan perintah dari Permendagri.

"Kalau merasa tidak mampu, harus dijelaskan tidak mampunya dimana."

"Bawaslu tidak segan-segan melakukan rasionalisasi anggaran dengan menyandingkan prinsip kepatutan, kelayakan, efisiensi, dan efektifitas."

"Yang tidak patut, dicancel (batalkan). Yang tidak efektif dibuang. Tapi jangan mampunya hanya sekian," tutup Anik. (Faizal M Affan)