Wartawan Walk Out Tak Mau Liput Menteri Hukum dan HAM di Nusakambangan, Ini Sebabnya

TRIBUNJATENG.COM, CILACAP - Sungguh disayangkan kunjungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly di Pulau Nusambangan, Kabupaten Cilacap, pada Kamis (22/8/2019) sempat diwarnai aksi Walk Out para wartawan.

Mayoritas wartawan baik dari media cetak, elektronik, dan televisi memilih pergi sebelum acara selesai.

Aksi tersebut terjadi karena wartawan dilarang mengambil foto maupun video kegiatan dari jarak dekat oleh sejumlah petugas.

Kejadian pertama terjadi pada saat Menkumham akan menandatangani prasasti peresmian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II-A Karanganyar.

Wartawan pada saat itu tidak diperkenankan mendekat ke meja tempat penandatanganan prasasti.

Justru wartawan diminta mengambil gambar dari posisi yang telah disediakan bagi awak media.

Posisi tersebut dianggap tidak memungkinkan pengambilan gambar karena terhalang oleh sejumlah fotografer dari Bagian Humas yang berada persis di depan meja prasasti.

• Ini Dia Lapas Khusus Kelas II A Karanganyar Nusakambangan, Khusus Untuk Penjahat Beresiko Tinggi

• Lapas Baru di Nusakambangan Ini Dibuat Super Ketat, Terapkan One Man One Cell Hingga Pagar Kejut

• Anak Lahir dan Tak Punya Uang, Pria 21 Tahun Asal Kebumen Ini Nekat Curi 4 Mesin Pompa Air Petani

• Merasa Kurang Digaji Rp 100 Ribu per Hari, Sopir Pribadi Ini Curi Uang dan Mobil Majikan

Puluhan wartawan baik dari media cetak, daring, televisi tetap bertahan sambil menunggu kegiatan penijauan blok hunian oleh Menkumham.

Saat peninjauan blok hunian narapidana, wartawan kembali tidak diperbolehkan mengambil gambar dari jarak dekat.

Justru awak media dipersilakan mengambil gambar kegiatan dari posisi yang berjarak 15-20 meter.

Awak media dipersilahkan menunggu di tempat yang disiapkan untuk konferensi pers.

Mayoritas wartawan yang bertugas di wilayah Cilacap dan Banyumas akhirnya 'Walk Out' atau pergi dari tempat acara dan tidak mengikuti konferensi pers.

"Kami bukannya meminta ikut masuk ke dalam blok.

Melainkan ingin mendekat ke karpet merah agar bisa memotret Pak Menteri dari jarak dekat," ujar seorang wartawan, Liliek Dharmawan, kepada Tribunjateng.com, Kamis (22/8/2019).

Sementara itu, reporter lain, Reny Tania sudah memahami jika blok hunian narapidana adalah objek vital.

Karena itu tempat khusus, maka tidak semua orang boleh masuk termasuk media.

"Wartawan hanya ingin mengabadikan momentum peninjauan yang dilakukan Menkumham dari jarak dekat.

Meskipun hanya di luar blok tanpa terhalang oleh tamu undangan lainnya," katanya.

Staf Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Muna menyampaikan permintaan maaf atas kejadian di Lapas Karanganyar.

"Saya atas nama Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan mohon maaf atas kejadian tadi," ucapnya saat mendampingi wartawan kembali ke Dermaga Sodong.

Menurutnya semula wartawan direncanakan hanya menunggu di Dermaga Sodong atau Dermaga Wijayapura.

Namun, teman-teman media pasti membutuhkan gambar kegiatan, akhirnya diajak ikut serta ke dalam Lapas Karanganyar.

Fotografer media nasional, Idhad Zakaria ikut juga mengklarifikasi atas aksi tersebut.

"Saat penandatangan prasasti, Humas bisa maju semua.

Gambarnya ditutupi, kita tidak dapat apa-apa.

Waktu penandatangan prasasti tidak dapat moemennya, masa waktu Pak Menteri jalan (meninjau blok) tidak dapat lagi," ujarnya.

Muna dari pihak Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham berharap kedepan semua kegiatan berjalan lancar.

Teman-teman media juga bisa mengambil apa yang dibutuhkan, dalam hal ini gambar dan informasi. (Tribunjateng/jti)