Breaking News:

Pencairan Dana Bantuan Parpol 2019 di Kabupaten Tegal Molor

Pencairan dana bantuan keuangan Parpol tahun 2019 di Kabupaten Tegal molor. Dana bantuan yang dijadwalkan cair dalam dua termin itu baru diajukan

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: muh radlis
TRIBUN JATENG/AKHTUR GUMILANG
Ilustrasi saat para Anggota DPRD Kabupaten Tegal Periode 2019-2024 dilantik beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Pencairan dana bantuan keuangan Parpol tahun 2019 di Kabupaten Tegal molor.

Dana bantuan yang dijadwalkan cair dalam dua termin itu baru diajukan oleh segelintir Parpol.

Parahnya, untuk pengajuan termin pertama yang mengahabiskan masa berakhirnya anggota DPRD periode 2013-2018 saja baru diajukan dua (2) Partai dari 10 Parpol penerima bantuan.

Kasi Politik Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol Kabupaten Tegal, Edy Bowo Leksono menuturkan, dua Parpol yang mengajukan proposal bantuan dana itu dari Golkar dan Demokrat.

"Padahal bulan Februari 2019 lalu, kita bersama pengurus Parpol sudah membuat kesepakatan bahwa semua proposal bantuan dari Parpol harus masuk di Juli 2019.

Aisyah Tersenyum Lebar Dengar Janji Pemkot Pekalongan Bantu Melanjutkan Sekolah

Pembalap Fastron Slalom Team Indonesia Berhasil Meraih Juara di Asian Auto Gymkhana Championship

Polisi di Wonosobo Jadikan Pelajar Papua Sebagai Pelopor Keselematan Berlalu Lintas

Tunggakan Penghuni Rusunawa Kraton Kota Tegal Hampir Rp 500 Juta

Nyatanya, hingga saat ini baru dua Parpol yang mengajukan," jelas dia kepada Tribunjateng.com, Jumat (6/9/2019).

Dengan molornya pengajuan dana bantuan itu, dia berharap kepada Parpol yang belum mengajukan pada termin 1 bisa segera menyerahkan proposal ke pihaknya.

Pihaknya menargetkan semua Parpol yang belum mengajukan bisa segera menyerahkan di bulan ini.

Hal itu dilakukan supaya pencairan dana bantuan Parpol termin 2 bisa segera dimulai.

"Pencairan bantuan dana Parpol termin 2 dengan melihat hasil perolehan suara masing-masing Parpol pada Pileg 2019 kemarin," sambung Edy.

Menurutnya, besaran bantuan dana Parpol ditentukan dari jumlah perolehan suara per Parpol, lalu dikalikan dengan Rp 1.512.

Sesuai peraturan, ujar Edy, 60 persen dari total bantuan Parpol harua digunakan untum pendidikan politik.

"Diharapkan bantuan untuk masing-masing Parpol bisa tepat sasaran," ungkapnya. (Tribunjateng/gum).

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved