Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Viral Slip Gaji Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono Jelaskan Kronologi Kenapa Sampai Tersebar

Budhi Sarwono berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kenaikan gaji para kepala daerah

Editor: muslimah
Instagram @kabupatenbanjarnegara
Viral foto slip gaji Bupati Banjarnegara yang diunggah akun @kabupatenbanjarnegara, Rabu (2/10/2019). 

TRIBUNNJATENG.COM - Slip gaji Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono belakangan jadi perbincangan.

Slip gaji Bupati Banjarnegara baru-baru ini beredar di media sosial Instagram.

Adalah akun Instagram @kabupatenbanjarnegara yang mengunggah slip gaji Bupati Budhi Sarwono itu.

Slip gaji Bupati Banjarnegara itu diunggah pada Rabu (2/10/2019).

 

Dalam keterangan postingannya, dijelaskan bahwa amplop berwarna coklat itu adalah gaji Bupati Banjarnegara bulan Oktober 2019.

"Gaji Bulan Oktober 2019," tulis akun @kabupatenbanjarnegara.

Dalam slip gaji tersebut tertulis bahwa besaran gaji bersih Bupati Banjarnegara sebesar Rp 6.114.100.

Hanya saja gaji yang diterima sebanyak Rp 5.961.200 karena dopotong karena zakat lewat BAZ sebesar Rp 152.900.

9

Foto slip gaji Bupati Banjarnegara yang diunggah akun @kabupatenbanjarnegara, Rabu (2/10/2019). (Instagram @kabupatenbanjarnegara) 

Budhi Sarwono membenarkan slip gaji tersebut adalah miliknya.

Awalnya, kata dia, slip gaji slip gaji tersebut difoto oleh anaknya yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah pertama (SMP).

"Anak saya lagi duduk di samping saya, anak SMP kelas 2, baru tahu gajinya papanya segitu.

Kaget 'Pah berarti sama uang saku saya waktu kemarin ke Bali lebih banyak uang saku saya', itu kemudian difoto," ujar Budhi Sarwono, Kamis (3/10/2019) seperti dilansir TribunnewsBogor.com dari Kompas.com.

Kemudian, Budhi Sarwono memberikan foto slip gaji itu kepada Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarnegara.

"Ini di-upload saja biar masyarat tahu," ucap Budhi Sarwono.

Terkait tanggapan pengguna media sosial yang beragam, Budhi Sarwono tak begitu mempersoalkannya.

"Ada banyak yang komentar, katanya ada yang kasihan, banyak yang enggak senagn juga, ya sudah enggak apak-apa, wong memang gajinya segitu," terangnya.

Lebih lanjut Budhi Sarwono mengatakan bahwa gaji yang diterimanya setiap bulan memang sesuai dengan yang tertera pada slip gaji.

Hanya saja Budhi Sarwono juga menerima uang operasional sebagai Bupati.

"Tunjangan enggak ada, enggak ada tunjangan apa-apa.

Uang operasional ada, uang operasional saya Rp 31 juta koma berapa gitu, itu untuk keperluan keliling sehari-hari.

pulsa untuk kondangan dan sebagainya," ungkap Budi Sarwono.

Terlalu kecil

Budhi Sarwono mengatakan, besaran gaji yang dia diterima yaitu sebesar Rp 5,9 juta dinilai terlalu kecil.

"Kalau saya harus keliling 20 kecamatan gimana. Kalau Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) kasihan, ada 35 kabupaten/kota," kata Budhi Sarwono.

"Kalau seperti itu ngajari bupati cluthak (suka mencuri), kalau cluthak sudah disiapkan jepretan (senjata) yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), habis bupati se-Indonesia," sambung Budhi.

Budhi Sarwono berharap pemerintah pusat dapat memperhatikan gaji para kepala daerah.

"Kalau memang negara ada (anggaran), memperhatikan bupati dan bupati alhamdulillah. Kalau nggak ada juga enggak apa-apa kok," ujar Budhi Sarwno.

Budhi Sarwono secara pribadi tidak mempersoalkan besaran gaji yang diterima.

Sebelum menjadi bupati, Budhi Sarwono merupakan pengusaha sukses di daerahnya.

"Harapannya sih kalau ada peningkatan syukur alhamdulillah, kalau enggak ada ya sudah. Bupati seluruh Indonesia sudah pernah menyampaikan ke Menpan RB, kalau tidak salah tahun 2017 atau 2018," kata Budhi Sarwono.

Di sisi lain Budi Sarwono mengatakan, idealnya gaji seorang bupati paling tidak Rp 100 juta atau bahkan lebih hingga Rp 150 juta.

"Kalau anggota dewan saja Rp 30 juta, bupati ya Rp 100 juta atau Rp 150 juta lah," kata Budhi ketika dihubungi, Kamis (3/10/2019).

Budhi Sarwono berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kenaikan gaji para kepala daerah.

Menurutnya kenaikan gaji kepala daerah diperlukan agar seimbang dengan gaji para pejabat atau kepala lembaga/institusi negara yang lain.

"Kalau sudah viral ya nggak papa. Mudah-mudahan pemerintah malu dan melipatkan 10 atau 20 kali (dari gaji sekarang)," ujar Budhi Sarwono.

(TribunnewsBogor.com/Kompas.com)

Sumber: Tribun Bogor
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved