Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Keracunan MBG

Pemkab Banyumas Usulkan Dapur MBG Masak Mulai Jam 3 Pagi Demi Cegah Makanan Basi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas mulai memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: muh radlis
TRIBUNJATENG/Permata Putra Sejati
EVALUASI MBG - Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono usai rapat koordinasi evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (29/9/2025) di Pendopo Si Panji, Purwokerto. Bupati Sadewo mengaku gamang karena regulasi keterlibatan Pemda dalam menangani MBG masih terbatas. 

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas mulai memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mencegah kasus keracunan massal yang sempat terjadi di beberapa sekolah dasar.


Salah satu langkah konkret yang kini tengah disiapkan adalah pengaturan jam mulai memasak di dapur-dapur MBG, yakni paling cepat pukul 03.00 pagi. 


Selama ini dapur-dapur MBG biasanya memulai masak bahkan pada pukul 01.00 WIB. 


Usulan ini muncul sebagai bentuk antisipasi agar makanan tidak cepat basi sebelum sampai ke tangan siswa.


"Kemarin ada usulan, masak paling cepat dimulai jam 3 pagi supaya tidak lebih dari empat jam sebelum dibagikan. 


Ini untuk mencegah potensi makanan cepat basi," ujar Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (30/9/2025).


Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan yang lebih luas, yakni pembentukan tim khusus pemantau MBG yang melibatkan berbagai unsur mulai dari Forkopimda, camat, kapolsek, koramil, puskesmas, hingga dinas terkait.


Setiap camat ditunjuk sebagai penanggung jawab di wilayahnya masing-masing. 


Mereka bertugas mengawasi jalannya program MBG, termasuk memantau operasional dapur di tiap kecamatan.


"Kalau Satgas sudah terbentuk, saya menambahkan tim pemantau yang harus bergerak bersama-sama. 


Puskesmas juga saya libatkan untuk memastikan standar kebersihan dan kesehatan dipenuhi," kata Bupati.


Menurut Sadewo, saat ini baru 11 dari 64 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banyumas yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi. 


Data ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan akan segera dilaporkan ke kementerian terkait sebagai bahan evaluasi nasional.


"Kita ingin pelaksanaan program MBG di Banyumas menjadi lebih tertib, higienis, dan aman. 


Ini harus dibenahi bersama," tambahnya.

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved