Pengusaha Truk Ancam Tidak Lintasi Tol di Jawa Tengah, Respon Wacana Penyesuaian Tarif Tol
Usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2019 mendatang, tarif tol diwacanakan akan ada penyesuaian.
Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: deni setiawan
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2019 mendatang, tarif tol diwacanakan akan ada penyesuaian.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jateng-DIY, Bambang Widjanarko menilai pemerintah kurang bijak jika menaikkan tarif tol di beberapa ruas.
"Saat ini, kami rasa tarif tol sudah terlalu tinggi. Lha ini masih akan dinaikkan lagi," kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Senin (7/10/2019).
Menurutnya, saat ini pemerintah seharusnya berkonsentrasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat pengguna jalan tol.
Atau, bisa saja memberikan insentif bagi dunia trucking yang sudah terbukti sekian lama menjadi tonggak pembangunan nasional.
Bukan malah terkesan mengabaikan nasib pengusaha truk di Indonesia.
Masyarakat pengguna jalan tol, kata dia, masih sering dirugikan dengan adanya kemacetan parah di beberapa ruas jalan tol.
Belum lagi, kurangnya sarana dan prasarana penunjang keberadaan jalan tol.
Ia menyebut, masih ada beberapa ruas jalan Tol Trans Jawa yang belum rampung sepenuhnya.
Seperti sarana rest area di ruas Tol Pemalang-Batang.
"Ini saja (ruas tol) produknya masih bersifat setengah matang. Masih banyak yang harus dibenahi di sana- sini."
"Manfaat belum dirasa tapi sudah mau dinaikkan tarifnya," tandasnya.
Para pengusaha truk disebut sedang menganalisis dan mengkalkulasi untung-rugi armadanya antara melewati jalan tol dan jalan arteri biasa.
Tapi, jika sudah dibebani kebijakan yang berat, seperti kenaikan tarif tol, itu membuat pilihan lain kepada pengusaha.
"Kalau begini caranya, lebih baik truk tidak menggunakan jalan tol."
"Truk- truk kami untuk usaha, bukan untuk plesiran. Jadi apa pun yang dikonsumsinya harus dianggap sebagai komponen biaya yang harus dihitung secara cermat."
"Jika ingin tetap bisa bertahan dalam persaingan yang semakin ketat," Bambang menambahkan. (Mamduh Adi)
