BPJS Kesehatan Utang ke RSUD Ungaran Rp 20 Miliar, Didik Ultimatum Pelunasan Hingga Akhir Tahun

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunggak tagihan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran yang secara de facto senilai RP 20

BPJS Kesehatan Utang ke RSUD Ungaran Rp 20 Miliar, Didik Ultimatum Pelunasan Hingga Akhir Tahun
ISTIMEWA
Logo BPJS Kesehatan 

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunggak tagihan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran yang secara de facto senilai RP 20 milyar.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur RSUD Ungaran Setya Pinardi saat ditemui di kantornya pada Kamis (17/10/2019) siang.

Ia mengatakan pihaknya selalu mengajukan surat penagihan sejak Mei 2019 namun hingga kini dari pihak bersangkutan tidak memberi jawaban maupun kepastian pelunasan.

"Kami selalu mengajukan surat penagihan ke BPJS namun belum ada jawaban," ungkap pria yang akrab disapa Dokter Didik tersebut.

Adanya penangguhan pembayaran dari BPJS Kesehatan membuat pihaknya harus menyurati penyuplai obat, penyuplai makanan pasien, dan bagian operasional lainnya untuk melakukan penundaan pembayaran.

Didik memberikan batas toleransi pada pihak BPJS Kesehatan hingga akhir tahun.

Kejuaraan Nasional Trampolin Semarang Open Diharapkan Dongkrak Kunjungan Pariwisata

Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Minta Pelaku Usaha Kuliner Segera Urus PIRT

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Sebut Ini 2 Alasan WPS di Sunan Kuning Tak Mau Diantar ke Daerah Asal

Lokalisasi Sunan Kuning Tutup Besok Pagi, Akan Ada Deklarasi WPS Tak Terjun ke Prostitusi Lagi

Namun setelah akhir tahun, operasional RSUD Ungaran bisa saja menghentikan pelayanan untuk pasien BPJS Kesehatan.

Sejauh ini, RSUD Ungaran melayani 80% pasien BPJS dan 20% pasien umum.

"Pada 2018 pernah terjadi tunggakan pembayaran juga, namun paling lama hanya tiga bulan.

Kali ini sudah bulan ke enam dan setiap kali saya hubungi, pihak BPJS Kesehatan belum bisa menjawab kepastian pelunasannya," terang Didik.

Tagihan tersebut secara de facto sebesar RP 20 milyar, namun klaimnya nanti akan menjadi lebih dari Rp 14 milyar karena memperhitungkan hasil rekapan administrasi dan dokumen yang dilaporkan.

Pada kesempatan yang sama, Didik merespon kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan hal yang bagus untuknya sebagai pengelola RSUD bila masyarakat mampu membayar iuran tersebut.

"Tapi kalo nggak mampu ya nggak bagus," pungkasnya.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran Titus Sri Hardianto belum bisa memberikan konfirmasi atas permasalahan penunggakan rumah sakit.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Humas BPPJS Kesehatan Rinda Thuvani. (arh)

Penulis: amanda rizqyana
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved