Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Sebut Ini 2 Alasan WPS di Sunan Kuning Tak Mau Diantar ke Daerah Asal

Lokalisasi Argorejo atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kuning (SK) akan resmi ditutup Jumat (18/10/2019).

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Sebut Ini 2 Alasan WPS di Sunan Kuning Tak Mau Diantar ke Daerah Asal
Tribun jateng/Hermawan Handaka
Dinas Sosial Kota Semarang (Dinsos) bersama Bank Jateng melakukan pemberkasan pencairan dana tali asih kepada 448 PSK Lokalisasi Sunan Kuning, di Balai RW 04, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Senin (14/10). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Lokalisasi Argorejo atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kuning (SK) akan resmi ditutup Jumat (18/10/2019).

Para wanita pekerja seks (WPS) di lokalisasi tersebut akan pulang ke daerah masing-masing.

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang sudah melakukan pendataan untuk pemulangan WPS.

Namun, para WPS memilih untuk pulang sendiri ke daerah asal.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif menilai ada dua indikasi para WPS enggan diantar pulang oleh petugas Dinsos Kota Semarang, yakni mereka merasa malu atau mereka masih akan tetap tinggal di Semarang.

Mirna Harap Tiap Desa di Kendal Punya Pengelolaan Sampah Sendiri

Lokalisasi Sunan Kuning Tutup Besok Pagi, Akan Ada Deklarasi WPS Tak Terjun ke Prostitusi Lagi

Dekat Rumah Bupati Temanggung Hidup Kapten Timnas Sepak Bola Putri Disabilitas yang Jadi Buruh Cuci

Komisi C DPRD Kota Salatiga Pesimis Revitalisasi Lapangan Pancasila Selesai Tepat Waktu

Jika mereka masih akan tinggal di Semarang, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang harus melakukan pengawasan ketat.

Dikhawatirkan, mereka menjajakan diri di tempat yang tidak semestinya.

"Pemkot harus melakukan pemantauan dan pengawasan ketat.

Kalau mereka tidak benar-benar pulang ke kampungnya dikhawatirkan melakukan praktik di tempat lain," katanya.

Menurut Afif, pengawasan dan pemantauan tidak hanya dilakukan di kawasan Sunan Kuning.

Justru, tempat-tempat yang dimungkinkan dijadikan tempat mangkal juga harus ada pengawasan.

"Satpol PP harus tegas, harus melakukan penindakan jika mereka masih di sekitar kota menjajakan diri," imbuhnya.

Meski demikian, Afif menilai, langkah-langkah Pemkot dalam melakukan penutupan sudah bagus, mulai dari sosialisasi, memberikan pelatihan keterampilan, hingga memberikan tali asih. Menurutnya, itu bentuk perhatian Pemkot kepada para WPS. (eyf)

Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved