Manfaatkan Waktu, Bawaslu Kota Salatiga Akan Bentuk Kampung Anti Politik Uang

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Salatiga berencana mendirikan kampung anti politik uang dan kampung pengawasan untuk memerangi praktik politik uang.

Ketua Bawaslu Kota Salatiga Agung Ari Mursito mengatakan lantaran pada tahun depan tidak ada Pemilu di Salatiga, jadwal kegiatan pengawasan dimanfaatkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik.

"Salah satunya selain membentuk kampung anti politik uang dan kampung pengawasan, rencana juga akan membentuk sekolah kader pengawasan," terangnya kepada Tribunjateng.com, Jumat (1/11/2019)

Menurut Agung awal pembentukan kampung atau kader anti politik uang ini akan dimulai dengan pemberian sosialisasi minimal tiga kali guna melihat respon masyarakat setempat.

Dikatakannya Bawaslu Salatiga juga bakal menyiapkan sekolah kader pengawasan untuk kampung yang dijadikan pilot projek.

• Kisah Pilu Rudiyoko, 27 Tahun Jadi Sopir Bus dalam Kota Hanya Bawa Pulang Rp 30 Ribu Tiap Hari

Selama sosialisasi kata dia, komisioner juga melakukan penilaian apakah warga bisa menerima atau ada peningkatan kesadaran moral anti politik uang dan potensi pengawasan partisipatif atau tidak.

"Intinya kampung pengawasan dan kampung anti politik uang ini untuk jangka panjang.

Tentu hasilnya belum bisa dilihat dalam waktu yang pendek," katanya

Ia menambahkan beberapa wilayah yang dipilih sebagai lokasi pendirian dan pembentukan kader anti politik uang diantaranya Dusun Kemiri, Kelurahan Salatiga. Kemudian kampung Ngronggo, Kelurahan Kumpulrejo dan kampung Gamol Kelurahan Dukuh.

Sedang untuk kampung pengawasan lanjutnya, ada di kampung Pancuran, Kelurahan Kutowinangun Lor, kampung Wiroyudan di Kelurahan Tingkir Tengah dan kampung Pulutan Kidul, Kelurahan Pulutan.

Agung menjelaskan dipilihnya wilayah-wilayah tersebut berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian dan disandingkan dengan  pemetaan TPS rawan di Pemilu 2019 lalu dan hasil indek kerawanan pemilu disimpulkan cenderung cocok dengan wilayah-wilayah tersebut.

"Misalnya Pancuran dekat dengan pusat kota sehingga masyarakatnya heterogen, untuk Nggronggo wilayahnya berdekatan dengan Kabupaten Semarang, sedangkan Tingkir Tengah ada pintu tol disana, keluar masuk lebih mudah,” ujarnya.

Kampung anti politik uang kata dia, memiliki konsep mengajak warga turut serta sebagai pengawas sifatnya partisipasi dengan memobilisir masyarakat setempat untuk membatasi ruang gerak dari praktek-praktek politik uang.

Sementara kampung pengawasan sendiri, masyarakat didorong untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan di lingkungannya.

"Berkaca pada Pemilu kemarin banyak info yang masuk, tetapi waktu kamu turun ke lapangan tidak bisa diperoleh informasi yang cukup.